bakabar.com, BANJARMASIN – Ratusan driver online (Go-Car dan Grab-Car) menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (16/7) siang.
Di sana mereka disambut Sekretaris DPRD Kalsel, Dishub Provinsi Kalsel dan Ketua Fraksi PKB sekaligus Anggota Komisi III DPRD Kalsel Hormansyah.
Terdapat beberapa tuntutan yang disampaikan masa. Di antaranya, pertama menuntut pihak aplikator untuk mengembalikan sistem insentif/bonus.
Kedua, pihak aplikator diminta untuk kembali memberlakukan sistem tarif minimal Rp16 ribu untuk jarak tempuh 3 Km pengantaran.
Ketiga pihak aplikator dituntut untuk menampilkan jarak tempuh pada aplikasi driver dan customer.
Keempat pihak manajemen tidak boleh sepihak dalam menindak atau memberikan suspend kepada driver.
"Pihak aplikator harus berani transparan dengan membuka data base perusahaan jika ingin menindak driver. Jangan memberi alasan bahwa hal tersebut karena kantor pusat, lalu apa gunanya kantor cabang di sini," ujar Ketua FDO Kalsel, Pandu Setiawan kepada bakabar.com, di lokasi demo.
Selanjutnya, mereka meminta hak mereka apabila aplikator memutus mitra dengan memberikan saldo milik driver yang ada di dompet tunai.
Lalu, pihak aplikator juga diminta open suspend atau bisa membuka kembali akun mereka. Serta tidak membuka pendaftaran driver secara online maupun datang langsung ke kantor cabang.
"Pihak Grab juga dituntut untuk menghapus pajak enam persen yang dibebankan kepada driver setiap bulannya," ujarnya.
Kesembilan, Grab dituntut untuk dapat memberikan jaminan kesehatan kepada driver rawat inap ataupun jalan, dan bagi driver yang mengalami kecelakaan.
"Karena kami banting tulang, rekan-rekan kami ada yang sampai terkena stroke bahkan meninggal lantaran terlalu lelah bekerja," Katanya.
Yang terakhir, mereka meminta pihak aplikator berkoordinasi dulu dengan FDO jika ingin mengeluarkan keputusan yang krusial menyangkut driver.
Dan keputusannya dikeluarkan dalam rapat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
"Apabila pihak kantor cabang Kalsel tidak bisa mengambil keputusan/kebijakan, maka lebih baik tidak perlu ada kantor cabang di sini," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB sekaligus Anggota Komisi III DPRD Kalsel Hormansyah secepatnya akan memanggil pihak terkait mengenai permasalahan tersebut.
“Tentunya, sebagai wakil rakyat akan menindaklanjuti aspirasi massa tersebut,” cetusnya.
Untuk waktu sendiri, sambung dia, akan dimediasi dalam waktu dekat. Bahkan, dalam minggu ini akan segera disampaikan.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Mengingat, aplikasi itu sangat diperlukan oleh masyarakat,” tegasnya.
Adapun, Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Dishub Provinsi Kalsel, Agoes sudah menangkap aspirasi massa tersebut. Dia terus memonitoring perkembangan masalah ini.
“Pastinya, sangat merespon atas apa yg menjadi tuntutan. Selanjutnya, anggota DPRD akan memfasilitasi pertemuan antara Gojek dan FDO. Waktu masih disesuaikan dan nanti akan dipanggil,” tegasnya.
Selama ini, tambah dia, masih menemui jalan buntu. Dalam proses perkembangan, driver selalu merasa dirugikan lantaran sering kehilangan bonus tanpa alasan yang jelas.
“Kita tak tahu apa yang terjadi di internal Grab atau Gojek atas alasan penghilangan bonus tersebut. Mudahan bisa terlaksana secepatnya, agar masalah ini bisa selesai,” pungkasnya.
Baca Juga:Jengah, Ratusan Driver Online Geruduk Kantor Grab Kalsel
Baca Juga: Driver Online Geruduk Kantor Grab Kalsel, Ratusan Polisi Siaga
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah
