bakabar.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, saat menghadiri Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (4/11/2025). Arbert hadir mewakili Wali Kota Palangka Raya untuk menyampaikan pidato penjelasan dan tanggapan Pemerintah Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan RAPBD 2026.
Dalam kesempatan itu, Arbert menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan dan saran konstruktif terhadap rancangan anggaran tahun mendatang.
“Pemerintah Kota menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pandangan umum fraksi yang pada prinsipnya menerima dan memahami dasar usulan RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penurunan pendapatan daerah terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Namun, Pemko akan memaksimalkan potensi PAD melalui pemanfaatan aset daerah, digitalisasi layanan pajak, dan perluasan basis wajib pajak.
“Kami mohon dukungan DPRD agar strategi peningkatan PAD ini dapat berjalan optimal,” katanya.
Menanggapi kritik DPRD terkait rendahnya serapan anggaran tahun berjalan, Arbert menegaskan bahwa Pemko akan mempercepat proses lelang dan penyelesaian administrasi agar realisasi belanja meningkat menjelang akhir tahun.
“Efisiensi dan transparansi tetap menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran,” tegasnya, yang dilansir dayaknews,com.
Terkait penyertaan modal dan bantuan sosial, Arbert memastikan penyalurannya dilakukan sesuai regulasi dan prioritas pembangunan. Program-program Pemko, lanjutnya, tetap mengacu pada RPJMD dan visi-misi kepala daerah dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Prinsip money follows program akan tetap kami jalankan. Setiap alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
