bakabar.com, BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Festival ANTASARI atau Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini, di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Senin (29/11).
Dalam rangkaian itu BI juga mengukuhkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 13 kabupaten/kota di Kalsel.
Pemerintah diharapkan menjadi motor utama dalam mendorong pembentukan ekosistem digital di Indonesia, tak terkecuali di daerah.
“Berbicara lebih jauh mengenai digitalisasi, juga terjadi pada sektor pendapatan dan belanja pemerintah, dimana pemerintah menangkap peluang pola pergeseran masyarakat,” kata Kepala Kantor BI Kalsel, Amanlison Sembiring.
Berdasarkan pilot project Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa ETPD berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,1% (yoy), serta mendorong kemudahan usaha dan tata kelola pemerintahan.
Maka dari itu kata Aman, pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Dalam Negeri, serta Bank Indonesia bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) pada 13 Februari 2020 dan menjadi dasar implementasi ETPD.
Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Keppres Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).
Didalamnya tertulis pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka implementasi ETPD.
“Perkembangan teknologi digital seperti saat ini haruslah diiringi dengan inovasi dan perluasan sejumlah kebijakan di bidang Sistem Pembayaran, salah satunya melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025,” sambungnya
Ia juga mengungkapkan berbagai kerjasama dengan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), pemerintah daerah, dan lembaga terkait terus dilakukan guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Inovasi pembayaran digital melalui scan QR code atau QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) terus digalakkan untuk menjangkau penetrasi pasar dan akseptansi masyarakat dalam bertransaksi ritel.
“Perkembangan merchant QRIS meningkat signifikan dengan Kalsel menduduki top 10 Provinsi dalam persentase pencapaian QRIS terbanyak,” bebernya.
Kerja sama dengan Kementerian Perdagangan melalui Program Pasar dan Pusat Perbelanjaan SIAP (Sehat, Inovatif dan Aman Pakai) QRIS menjadi momentum dalam memasuki era new normal.
Program ini akan terus diperluas sebagai solusi pembayaran nirsentuh dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Sampai dengan 19 November 2021, merchant QRIS di Kalsel tercatat telah mencapai 162 ribu merchant.
Pengembangan QRIS cross border atau antarnegara dengan Thailand melalui peluncuran SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran) dapat menjadi tonggak baru dalam memfasilitasi aktivitas masyarakat, terutama bagi wisatawan kedua negara.
Ke depan akan semakin banyak kerja sama antar negara seperti ini, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Kalimantan Selatan.
Sementara itu Sekretaris daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan pembentukan tim TAP2DD bakal memperbaiki sistem keuang daerah.
“Untuk memperbaiki sistem kuangan pemerintah di Kalsel, di harapan dapat lebih evisien, transparan, serta akuntabel dan akurnya dapat meningkatkan PAD,” kata Roy.
Menurutnya iklim digitalisasi harus didukung oleh berbagai pihak dan ia mengapresiasi pemerintah kabupaten dan kota dengan mendukung TAP2DD.
Ia berharap dengan adanya layanan ini dapat pula meningkatkan layanan terhadap masyarakat dan menberikan trasparansi layanan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin pun mengharapkan untuk daerah yang belum punya akses bisa didukung oleh pemerintah.
‘”Saya rasa Dinas Komunikasi pun akan mendukung ini, merak akan memberikan layanan jaringan mendukung sitem ini,” ujar pria yang akrab disapa Dhin.
