bakabar.com, BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan mengusulkan rencana anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dievaluasi. Pasalnya, selain pemilihan gubernur, juga ada tujuh agenda pemilihan bupati/walikota di waktu yang sama.
Anggaran penyelenggara Pilkada 2020 Kalsel sendiri diprediksi sebesar Rp210 miliar. Masing-masing Rp150 miliar diajukan oleh KPU Kalsel, dan Rp60 miliar diajukan Bawaslu Kalsel.
Namun, terkait pengajuan dari Bawaslu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Dana Cadangan Pilkada, Ilham Noor mengatakan, pihaknya hanya menerima rencana anggaran untuk petugas pemilihan gubernur, tidak termasuk pemilihan kepala daerah di masing-masing kabupaten.
“Bawaslu melaporkan, hanya menganggarkan honor dan biaya lain untuk pengawas pemilihan gubernur, tidak termasuk pilkada kabupaten kota,” ungkap Ilham.
Karenanya, ia meminta untuk dievaluasi. Ini bertujuan agar tidak ada kesalahan komunikasi dengan Bawaslu kabupaten/kota.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah mengakui belum menghitung rincian honor para pengawas TPS dan pengawas kecamatan. Kasypiah mengira jika honor pengawas TPS dan pengawas kecamatan dibayarkan kabupaten kota.
“Kami berpikiran karena dana sharing. Jadi, dana pengawasan Pilkada di tujuh daerah itu termasuk untuk honor Pengawas TPS dan Panwascam dianggap akan diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui usulan anggaran ke Pemda masing-masing,” kata Erna.
Setelah rapat dengan dewan Erna akan segera berkomunikasi dengan Bawaslu di kabupaten/kota.
“Kami akan komunikasikan, bisa saja ada Bawaslu kabupaten/kota yang mungkin bisa mengakomodir atau bisa juga ada yang tidak mampu mengakomodir, karena keterbatasan dana dari Pemda setempat,” pungkas Erna.
Baca Juga: "Si Dylan", Layanan Delivery Tilang untuk Warga Banjarmasin
Baca Juga: Petahana Fokus Program Kerja Respon Duet Ovie-Iwan
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
