bakabar.com, BANJARMASIN – Dinas Sosial Banjarmasin berencana uji publik nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial.
Tujuannya, untuk memastikan kelayakan sebuah keluarga menerima program bantuan sosial.
Agar tepat sasaran, Dinsos membutuhkan peran serta masyarakat yang mengetahui keluarga mana saja yang mendapatkan bantuan.
“Ya supaya kita tahu apakah benar keluarga itu memang layak dibantu,” ujar Kasi Identifikasi Data Dinsos Banjarmasin, Risma Trisakti kepada bakabar.com, Rabu (06/11).
Saat ini, Dinsos sedang mempersiapkan peraturan wali kota dan sudah berkonsultasi dengan melibatkan Ombudsman.
“Untuk konsultasi ke Ombudsman sudah dilakukan, artinya nanti kami akan membuka tempat pengaduan masyarakat,” ujarnya.
Ini dilakukan Dinsos karena masih adanya masyarakat di Banjarmasin yang dinilai mampu tetapi terdaftar dalam program bantuan.
“Kami harapkan masyarakat itu yang memang tadinya masuk data program bantuan, jika dia memang sudah mampu dan tidak lagi layak menerima bantuan agar data itu akurat diberikan kepada yang memang layak. Maka itu kami ingin ada peran masyarakat membantu kami pada uji publik nanti,” sebutnya.
Sampai saat ini, data kepastian berapa banyak warga Banjarmasin yang mendapat bantuan belum selesai dilakukan.
“Dari Januari 2019 saja sampai dengan Juli, itu sudah 8.000 nama yang kami kirimkan ke Kementerian Sosial, dari Agustus sampai Oktober ada 800, kemungkinan sampai Januari di awal tahun 2020 akan ada banyak lagi. Nanti Kemensos yang mengeluarkan ranking mana warga yang layak diberikan program bantuan sesuai rankingnya,” tutup Risma.
Baca Juga: Awasi Siaran TV Nasional, KPID dan ULM Gelar FGD
Baca Juga: Mulai 2020, Blangko KTP Lebih Mudah Diperoleh
Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Fariz Fadhillah
