bakabar.com, SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, dengan tegas mengingatkan kepada seluruh pegawai maupun tenaga kesehatan, agar memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat yang berobat baik itu di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit.
Dirinya tidak ingin mendengar ada warga Kotim, yang memiliki hak berobat mengeluh tidak mendapatkan pelayanan, maupun ditolak untuk berobat hanya lantaran terkendala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Saya minta kepada tenaga kesehatan tidak hanya di rumah sakit, namun juga yang bertugas di Puskesmas maupun Pustu, jangan sampai ada masyarakat Kotim yang berobat tidak terlayani," kata Halikinnor, Sabtu (3/2/2024).
Bukan hanya masyarakat Kotim, namun bagi warga luar daerah yang membutuhkan perawatan, Halikinnor meminta juga harus mendapat pelayanan yang sama.
"Jangan tanya BPJS atau biaya, dilayani dulu mereka yang sakit, beri penanganan medis dulu agar mereka yang sakit bisa terlayani," tegasnya
"Sudah saya sampaikan, kalau ada masyarakat Kotim tak dilayani, saja nama saya Halikinnor, saya yang jamin jika tidak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah ini," sambungnya.
Agar sistem pelayanan kesehatan ini berjalan dengan baik, Halikinnor juga menugaskan Staf Ahli Bupati yang bertugas mengawasi di bidang kesehatan maupun pendidikan, guna mengingatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan.
"Saya juga minta Dewan Pengawas, Sekda dan jajaran kesehatan, lewat pengawas rumah sakit betul-betul fungsikan itu, dan melakukan evaluasi setiap tiga bulan," ucapnya
Halikinnor menambahkan, kepada seluruh Lurah, Kepala Desa dan Camat agar dapat membantu mengawasi serta memantau warganya yang kurang mampu yang butuh mendapatkan perawatan berobat.
"Jangan sampai ada warga kita yang mengalami sakit tahunan, ingin berobat namun tidak punya dana, tolong sampaikan itu. Karena kita menyiapkan anggaran kesehatan hampir Rp60 miliar setiap tahun untuk warga kita yang sakit," paparnya.
Selain itu, Halikinnor juga meminta, Pemerintah Kecamatan maupun Desa, juga bisa mendata warganya yang membutuhkan bantuan alat kesehatan.
"Mereka yang kurang mampu dan membutukan kursi roda dan lain-lain, kita akan bantu," pungkasnya.
