Kalsel

Bukan Jokowi, Ketua DPRD Kalsel Disambut Moeldoko Saat Salurkan Aspirasi Tolak UU Omnibus Law

apahabar.com, BANJARMASIN – Sejumlah anggota DPRD dan perwakilan pemerintah provinsi Kalsel berangkat ke Istana Kepresidenan di…

Featured-Image
Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan Ketua Komisi IV Lutfi Saifuddin ketika menemui pendemo di depan Kantor DPRD Kalsel.Sumber: net

bakabar.com, BANJARMASIN – Sejumlah anggota DPRD dan perwakilan pemerintah provinsi Kalsel berangkat ke Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (8/10) kemarin, sekira pukul 16.00 Wita.

Mereka adalah Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Ketua Komisi IV Lutfi Saifuddin dan salah seorang perwakilan dari pemerintah provinsi.Perwakilan legislatif dan eksekutif ini akan menyampaikan aspirasi massa terkait penolakan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang ke Presiden Joko Widodo.

Tak Puas, Massa Anti-Omnibus Law di Banjarmasin Ancam Demo Susulan

Di mana sebelumnya massa mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI.

Selengkapnya ada di Halaman Selanjutnya:

Namun berdasarkan informasi yang dihimpun bakabar.com, bukan Presiden Jokowi yang akan menemui Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan kawan-kawan.

Melainkan Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Jenderal (Purn) Moeldoko.

“Rencananya kami diterima pukul 09.00 WIB oleh Pak Moeldoko” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin kepada bakabar.com, Jumat (9/10) pagi.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa dan kaum buruh melakukan aksi demonstrasi penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di depan Sekretariat DPRD Kalsel, Kamis (8/10).

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo membuat Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI.

Ribuan massa ditemui langsung Pelaksana Tugas (Plt). Gubernur Kalsel Rudy Resnawan dan Ketua DPRD Kalsel Supian HK beserta anggota lain.

Dalam kesempatan itu, Supian HK mengatakan sudah menyampaikan aspirasi massa sebelumnya ke DPR RI di Jakarta.

Namun, kata Supian HK, pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan wewenang pemerintah pusat dan wakil rakyat di Senayan.

Supian HK menawarkan kepada tiga orang perwakilan massa untuk ikut menyampaikan langsung aspirasi ini ke Istana Kepresidenan.

“Kami setuju, kalau bisa ada tiga perwakilan mahasiswa yang ikut ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini,” kata Supian HK kepada ribuan massa.

Namun, Koordinator Wilayah BEM se Kalsel, Ahdiat Zairullah secara tegas menolak tawaran Politisi Partai Golkar tersebut.

“Kalau hanya perwakilan, kami tegas menolak. Kami mau semua massa ikut ke Istana Kepresidenan. Jumlahnya sekita seribu orang,” pungkasnya.

Komentar
Banner
Banner