debat cawapres

Buka Debat, Cawapres Cak Imin Langsung Sentil Prabowo

Cawapres 01 Muhaimin Iskandar langsung tampil menyerang dalam debat keempat capres, Minggu (21/1) malam.

Featured-Image
Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Foto: FB/@Muhaimin Iskandar

bakabar.com, JAKARTA - Cawapres 01 Muhaimin Iskandar langsung tampil menyerang dalam debat keempat capres, Minggu (21/1) malam.

Cak Imin, sapaannya, menyinggung kepemilikan 500 ribu hektare lahan. Diduga milik Capres 02 Prabowo Subianto.

Imin melihat petani adalah penolong negeri saat ini dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Namun, negara dan pemerintah abai terhadap nasib mereka.

"Hasil sensus dalam 10 tahun terakhir jumlah petani rumah tangga kita gurem," jelas pendamping Capres Anis Baswedan itu.

Sebanyak 16 juta petani rumah tangga saat ini, kata Imin, hanya memiliki tanah sekurang-kurangnya setengah hektare saja.

"Ini menjadi ironi ketika ada 500 ribu hektare tanah negara yang dikuasai ke dia," jelas Imin.

Yang dimaksud Imin tentu saja Prabowo. Sebagaimana diketahui Capres 02 itu telah mengakui jika memiliki tanah hampir 500 ribu hektare.

Pada debat ketiga Capres 7 Januari lalu, masalah tanah Prabowo menjadi salah satu topik yang diangkat oleh Capres nomor urut 1, Anies Baswedan.

 Tak cuma itu, Imin kemudian juga menyentil soal megaproyek food estate. Proyek lumbung pangan di Kalteng itu menurutnya terbukti mengabaikan petani.

"Ini merugikan petani kita, masyarakat adat, merusak lingkungan dan menimbulkan konflik agraria," jelasnya.

"Ini harus dihentikan," jelas Cak Imin.

Lebih jauh mengenai krisis iklim, Imin juga menyentil megaproyek Giant Sea Wall.

"Bencana ekologi terus terjadi, negara harus serius. Jangan cuma mengandalkan proyek giant sea wall," jelasnya.

Menurutnya solusi krisis iklim harus diselesaikan dengan etika. Yakni adanya keseimbangan manusia dengan alam.

"Saat ini kita tidak seimbang dalam menjalankan pembangunan," jelasnya.

Sebelumnya, KPU kembali menggelar debat cawapres. Debat keempat membahas energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Editor


Komentar
Banner
Banner