bakabar.com, KANDANGAN – Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan (Sekda HSS) Muhammad Noor meminta supaya kinerja pelayanan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) lebih ditingkatkan lagi, Senin (11/4).
Terlebih, layanan-layanan Bank Kalsel yang sifatnya berkaitan dengan masalah keuangan pemerintahan daerah.
“Kami berharap ada inovasi, persoalan yang sering terjadi antara keuangan kita dengan Bank Kalsel harus dipikirkan segera,” kata Sekda HSS selepas rapat paripurna jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Sekda HSS menekankan, berbagai persoalan yang dialami ini jangan sampai berlarut-larut dan dibawa ke tahun berikutnya.
“Semoga ada peningkatan kinerja yang lebih baik dari Bank Kalsel,” lanjutnya.
Selama ini, peran Bank Kalsel kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS sudah cukup baik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat digunakan untuk masyarakat.
Tercatat dari 2017 sampai dengan 2021 alokasi dana CSR Bank Kalsel sebesar sebesar Rp42 miliar untuk wilayah Kalsel, sedangkan alokasi di HSS sebesar Rp1,6 miliar.
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD HSS, pemerintah daerah menyepakati rancangan peraturan daerah (ranperda) harus mengacu regulasi dan tetap megedepankan asas peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
Dengan adanya penyertaan modal, Pemkab HSS akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi sehingga masyarakat dimudahkan mengakses layanan Bank Kalsel.
“Berdasarkan laporan, Bank Kalsel terus mengembangkan jaringan kantor (layanan dan ATM) di HSS. Tahun ini sudah membuka kantor kas pada mall pelayanan publik dan jaringan kantor kas di BPKPD HSS,” pungkas Muhammad Noor.
Dalam Ranperda, Pemkab HSS akan menyertakan modal Rp34 miliar kepada Bank Kalsel. Rinciannya, pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp18 miliar dan 2024 sebesar Rp16 miliar.
Sedangkan untuk modal Pemkab HSS kepada Bank Kalsel sampai akhir tahun 2020 diketahui sebesar Rp55 miliar atau sekitar 4,15 persen.
