bakabar.com, JAKARTA – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan akses masyarakat pada informasi di ruang digital semakin cepat dan luas. Hal ini harus dibarengi peningkatan kualitas perusahaan pers, khususnya media siber.
Demi menjaga demokrasi yang bercirikan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, pengelola ruang redaksi perlu menarik garis yang tegas antara informasi bohong dan informasi faktual.
Demikian antara lain pesanMenteri BUMN,Erick Thohir, di hadapan peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)Jaringan Media Siber Indonesia(JMSI), di Ruang Banda, Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/8) kemarin.
“Saya percaya kita memiliki semangat sama dalam mengembangkan kualitas media siber di Indonesia, terutama mengingat semakin majunya perkembangan teknologi dan digitalisasi di Indonesia yang membuat akses masyarakat terhadap media siber semakin mudah dan luas," ujar Erick.
Rapimnas bertema "Penguatan Pondasi Organisasi dan Akselerasi Program Kerja" dihadiri unsur pimpinan JMSI di seluruh Indonesia. Rapimnas dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya, mewakili Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra.
Rapimnas dipimpin oleh Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, dan Sekjen, Eko Pamuji, dihadiri pimpinan teras JMSI Pusat lainnya.
Erick Thohir merupakan satu dari 18 pimpinan kelompok media massa yang menandatangani Piagam Palembang dalam Hari Pers Nasional (HPN) 2018, di Palembang, Sumatera Selatan.
Piagam Palembang merupakan salah satu tonggak penting perkembangan masyarakat pers nasional, berisi antara lain komitmen pemilik media membangun perusahaan pers profesional yang melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan.
Dalam sambutan di hadapan peserta Rapimnas JMSI, Erick mengatakan, Kementerian BUMN selalu berkomitmen mendukung prinsip kebebasan pers maupun kebebasan berpendapat di media siber.
"Saya percaya dan mengakui kedua prinsip tersebut merupakan satu tarikan nafas dengan semangat demokrasi," ujar Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.
Di sisi lain, dia menambahkan, tidak dapat dipungkiri selalu ada pihak yang berupaya memanfaatkan kebebasan dalam demokrasi untuk kepentingan diri sendiri.
"[Mereka] menggerogoti demokrasi melalui informasi yang sangat kejam, hoax, fitnah, dan provokasi," tegasnya.
Erick Thohir mengingatkan masyarakat pers nasional, terutama pengelola media siber, ikut menjaga demokrasi dengan menghadirkan informasi yang memenuhi prinsip check and balances.
"Saya yakin seluruh insan pers yang ada hari ini mampu memberikan informasi yang akurat, adil, berimbang, serta membuat garis batas yang tegas antara opini yang tidak benar yang berdasarkan hoax dan fakta yang benar," katanya.
Dengan ketegasan dalam menarik "garis batas" itu, Erick Thohir yakin masyarakat Indonesia akan mendapatkan berita yang benar, edukasi yang benar, dan mampu mencerna informasidenganbaik.(*)
