bakabar.com, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten HSS Tingkat Kecamatan Daerah Pemilihan (Dapil) I.
Musrenbang Dapil I melibatkan empat kecamatan yakni Kalumpang, Kandangan, Simpur, dan Sungai Raya yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Sungai Raya pada Rabu (20/01/2025).
Dalam sambutan tertulis Bupati HSS, Syafrudin Noor, yang dibacakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Suriani, ditegaskan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting untuk memastikan usulan masyarakat dapat diolah menjadi program yang tepat sasaran.
“Musrenbang bukan sekadar seremonial, tetapi sebuah proses krusial agar aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang jelas terukur dan berdampak nyata,” ujar Suriani membacakan sambutan Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan perencanaan daerah dengan Asta Cita, prioritas pembangunan kabupaten, dan Program Strategis Nasional.
Fokus kebijakan mencakup penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal.
“Kami berharap peserta Musrenbang dapat benar-benar menyaring usulan yang paling mendesak dan memiliki urgensi tinggi. Setiap usulan harus berorientasi pada hasil serta manfaat langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Bupati turut mengapresiasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Usulan Kecamatan yang telah membantu mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan. Namun ia mengingatkan bahwa tidak semua usulan bisa langsung diakomodasi.
“Perlu verifikasi lanjutan oleh perangkat daerah agar setiap usulan sesuai aturan dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Sungai Raya, Fathul Musalli dalam laporannya menyampaikan bahwa total 546 usulan telah masuk dari 56 desa di Dapil I. Dari jumlah tersebut, 149 usulan ditetapkan sebagai prioritas untuk dibawa ke tingkat kabupaten.
“Kami berharap usulan prioritas yang telah dirumuskan bersama ini dapat terakomodasi. Mengingat dana di tingkat desa sangat terbatas, dukungan kabupaten sangat kami butuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Fathul Musalli.
Ia menambahkan bahwa Musrenbang menjadi ruang dialog yang efektif untuk memperjelas kebutuhan pembangunan desa.
“Musrenbang ini menjadi momentum untuk memastikan pembangunan betul-betul menjawab kebutuhan dasar masyarakat, bukan hanya daftar kegiatan rutin,” tutupnya.