apahabar.com, KOTABARU – Kementererian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI resmi membuat keputusan ihwal kenaikan upah minimum (UMP) tidak lebih dari 1,09 persen.
Kemenaker RI meminta agar para gubernur, termasuk di Kalsel membuat keputusan kenaikan UMP tersebut.
Menyikapi itu, salah satu wakil rakyat di Kotabaru, Rabbiansyah atau Roby mengaku sangat prihatin atas minimnya angka kenaikan UMP tersebut.
Menurutnya, dari kenaikan angka 1,09 persen UMP untuk Kalsel berada di angka Rp29 ribu.
“Nah, dari situ jelas. Angka naiknya kecil. Ini Miris untuk Buruh,” ujar Roby, sebagai legislator berasal dari aktivis buruh ini, Jumat (19/11).
Menurut Roby, kebijakan pusat terkait upah membuat bingung. Hal itu mulai lahirnya UU Ciptakerja khusus klaster tenaga kerja yang banyak memangkas kesejahteraan kaum buruh hingga keluar PP 36 Tahun 2021 terkait kebijakan pengupahan, menghapus upah sektoral.
Padahal, sambungnya, dengan adanya upah sektoral dapat memberikan ruang masing-masing sektor pengusaha untuk berunding dengan pihak serikat pekerja.
Sebagai contoh, lata dia, kondisi saat ini pengusaha tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit.
“Nah, harga CPO kan lagi melejit naik. Harusnya ada ruang buat teman-teman berunding. Toh, tidak berdampak juga terkait keuntungan perusahaan,” ucapnya.
Roby menambahkan, Kotabaru sangat jelas dirugikan akibat kebijakan pusat ini. Sebab, sebanyak 50 ribu buruh di Kotabaru ada yang bekerja di sektor tambang batu bara, dan perkebunan kelapa sawit.
Hal ini akibat kebijakan pusat yang mengamputasi kebijakan di daerah. Sementara, sumber daya alam (SDA) daerah dikeruk dan pajak serta perizinan semua diambil alih pusat.
“Nah, daerah tinggal mendapatkan porsi bagi hasil yang tidak setimpal. Tentu, dengan kondisi ini cukup sulit kita bergerak untuk membangun daerah,” pungkas Roby.