bakabar.com, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan pada 2026. Saat ini, tiga paket pekerjaan berskala besar telah mulai berjalan, sementara 16 paket lainnya dipersiapkan setelah proses penyesuaian perencanaan selesai.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DSDABMBKPRKP) Kotim, Bagus Anugrah, menjelaskan bahwa tiga proyek prioritas tersebut meliputi peningkatan Jalan Kota Besi - Camba yang didanai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, serta penanganan Jalan Tjilik Riwut dan Jalan DI Panjaitan di Kota Sampit.
"Untuk sementara ada tiga paket besar yang sudah berjalan. Pertama Jalan Kota Besi-Camba melalui program DBH Sawit. Program ini memang diperuntukkan bagi jalan-jalan yang mendukung aktivitas perkebunan sawit dan sumber pendanaannya berasal dari pemerintah pusat," ujar Bagus. Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan, ruas jalan yang memperoleh pendanaan DBH Sawit tidak dipilih sembarangan. Pemerintah daerah harus mengusulkan ruas jalan yang menjadi koridor distribusi hasil perkebunan sawit, kemudian mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kawasan Kota Besi hingga Camba dipilih karena menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas perkebunan sawit yang cukup tinggi. Sebelumnya, program serupa juga telah mengaspal ruas Jalan Buana Mustika hingga Telaga Antang.
Bagus mengungkapkan pembangunan Jalan Kota Besi-Camba bukan proyek baru. Pekerjaan tersebut telah dimulai sejak 2024 dan dilakukan secara bertahap mengingat panjang ruas jalan mencapai sekitar 21 kilometer.
"Hingga saat ini yang sudah tertangani sekitar delapan kilometer. Tahun ini kami mendapat alokasi anggaran sekitar Rp12 miliar untuk peningkatan jalan sepanjang kurang lebih 2,2 kilometer menggunakan konstruksi aspal," jelasnya.
Peningkatan jalan tersebut akan dilanjutkan hingga menuju Simpang Trans Camba. Pemerintah tetap memperhatikan koridor jalan yang melintasi kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) maupun Hak Guna Usaha (HGU) agar pembangunan sesuai dengan ketentuan.
Selain jalan penghubung kawasan perkebunan, Pemkab Kotim juga memprioritaskan penanganan banjir di kawasan perkotaan melalui dua paket pekerjaan besar.
Di Jalan Tjilik Riwut disiapkan anggaran sekitar Rp7,5 miliar. Pekerjaan dimulai dari Simpang Tiga Wella hingga menuju kawasan Wengga Agung Lama. Proyek ini tidak hanya membangun drainase, tetapi juga memperbaiki badan jalan mengikuti panjang saluran yang dibangun.
"Ke depannya ruas ini akan terus kita lanjutkan bersamaan dengan peningkatan jalannya," kata Bagus.
Sementara itu, di Jalan DI Panjaitan dialokasikan anggaran sekitar Rp7,1 miliar. Fokus pekerjaan berada pada normalisasi drainase menggunakan saluran beton pracetak (precast) mulai dari Simpang Empat Pelita hingga kawasan Pasar Sejumput.
"Kalau di DI Panjaitan fokusnya memang drainase untuk mendukung pengendalian banjir. Berbeda dengan Tjilik Riwut yang sekaligus dilakukan perbaikan jalannya," jelasnya.
Bagus mengakui sempat terjadi penyesuaian jadwal pelaksanaan sejumlah proyek akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada harga material konstruksi.
Saat proses lelang akan dimulai, pemerintah harus melakukan perhitungan ulang terhadap analisa harga satuan agar pekerjaan tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Saat itu harga solar naik sehingga seluruh harga material ikut berubah. Karena itu perencanaan kami sesuaikan kembali. Sekarang prosesnya sudah hampir selesai, tinggal penyempurnaan," ungkapnya.
Ia memastikan penyesuaian tersebut tidak menghambat pembangunan. Pemerintah juga akan menyesuaikan desain apabila waktu pelaksanaan yang tersisa tidak memungkinkan.
"Kalau durasi pekerjaan tinggal sekitar lima bulan, maka desain akan direview agar tetap fungsional dan bisa selesai sesuai waktu yang tersedia tanpa mengurangi aspek teknis," katanya.
Selain tiga proyek utama yang telah berjalan, DSDABMBKPMKP Kotim juga menyiapkan 16 paket pekerjaan lainnya untuk segera dilaksanakan.
Paket-paket tersebut saat ini tinggal menunggu penyelesaian administrasi dan penyesuaian perencanaan sebelum resmi diluncurkan.
"Untuk sementara ada 16 paket yang siap menyusul di luar tiga paket besar yang sudah berjalan. Kami berharap seluruh proses bisa segera selesai sehingga pekerjaan dapat dimulai secepatnya," tutup Bagus.