apahababar.com, JAKARTA - Fokus kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, salah satunya mempersiapkan perpindahan kantor pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembenahan dilakukan menyusul diterbitkannya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) dan menyatakan OJK harus berkedudukan di ibu kota negara.
Pada tahun ini, OJK juga fokus menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang diterbitkan pada 2023. Otoritas itu harus mempersiapkan organisasi dan mempersiapkan sejumlah aturan pendukung UU P2SK.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menjelaskan pihaknya sudah mengajukan permohonan kebutuhan lahan seluas 1,5 hektare untuk membangun kantor di IKN kepada Otoritas IKN. Luas lahan tersebut di luar kebutuhan untuk areal perumahan karyawan OJK.
Namun, hingga kini OJK belum mendapat respons mengenai lokasi pembangunan kantornya itu. OJK telah menganggarkan Rp47 miliar pada tahun ini untuk pembangunan kantor tersebut.
"OJK juga sudah mengusulkan alokasi dana untuk pembangunan itu pada tahun depan," ujar Mirza.
Baca Juga: Digitalisasi Keuangan di Indonesia, OJK: Berdampak Besar bagi UMKM
Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) itu memperkirakan kantor OJK letaknya berdekatan dengan kantor BI. "BI sudah ada lokasinya karena permohonannya sudah dilakukan sejak awal," terangnya.
Berdampak positif
Sementara itu, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Darmansyah meyakini pembangunan IKN akan berdampak positif bagi perekonomian sekitar. Perpindahan orang ke IKN akan meningkatkan permintaan dan menggerakkan ekonomi di wilayah tersebut.
Berkaitan dengan implementasi UU P2SK, OJK melaksanakan reorganisasi internal untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan. "Bagi OJK, pengesahan UU PPSK telah memberikan panduan yang lebih detail mengenai reorganisasi yang harus dilakukan OJK," ujarnya.
Reorganisasi ini sedang berlangsung dan belum selesai. Untuk itu OJK membuat departemen sendiri untuk market conduct, pengawasan perilaku itu ada departemennya sendiri.
OJK juga menambah unit departemen di fungsi pengawasan industri pasar modal. "Penguatan pengawasan itu, antara lain memisahkan fungsi pengawasan terhadap Manajer Investasi (MI) dan pengawasan terhadap lembaga efek," kata Darmansyah.
Baca Juga: Kinerja Perbankan, OJK: Penyaluran Kredit Tumbuh 10,5 Persen
Sementara itu, di fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), OJK akan memisahakan departemen untuk pengawasan asuransi dan pengawasan dana pensiun agar lebih optimal.
Di fungsi pengawasan perbankan, OJK mendirikan departemen untuk pengawasan konglomerasi perbankan. Pengawasan Konglomerasi ini juga merupakan amanat dari UU PPSK.
"OJK telah melantik dan mengambil sumpah jabatan 22 pimpinan satuan kerja pejabat setingkat deputi komisioner dan kepala departemen," katanya.
Pengembangan Organisasi
OJK terus melakukan penguatan dan pengembangan organisasi sesuai amanat Undang-Undang P2SK dalam bidang pengawasan sektor jasa keuangan (SJK), termasuk untuk meningkatkan edukasi perlindungan konsumen.
Berkaitan dengan aturan pendukung UU P2SK, OJK sudah mengidentifikasi dari 216 amanat di UU tersebut di berbagai sektor, kira-kira akan diterjemahkan menjadi penguatan peraturan OJK (POJK) sebanyak 53.
Baca Juga: Bank Milik MNC dan Lippo Merger, OJK: Ekosistem Jadi Kuat
Karena itu, akan terdapat aturan-aturan yang dijadikan prioritas agar rampung lebih cepat, sesuai ketentuan dalam UU PPSK. Ada yang UU mengatur dalam enam bulan sudah selesai, ada yang dikatakan satu tahun, ada yang dikatakan dua tahun. Tim OJK bekerja berdasarkan arahan dari UU.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan otoritas yang dipimpinnya sedang mempersiapkan transisi penerapan UU P2SK agar lancar dan tidak menimbulkan guncangan, apalagi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Bagi OJK, pengesahan UU P2SK menuntut alokasi sumber daya yang besar dalam tindak lanjutnya. "Untuk itu dibutuhkan reformasi yang menyeluruh di internal kelembagaan dalam intensitas tinggi," katanya.
OJK juga mengharapkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kebijakan dalam proses implementasi UU P2SK, termasuk sinergi dengan otoritas dan lembaga terkait. Keterlibatan ini diperlukan dalam proses transisi untuk mengampu kewenangan-kewenangan baru yang diamanatkan kepada OJK oleh UU P2SK.
Reorganisasi dan tambahan fokus kerja merupakan hal yang rutin dalam sebuah organisasi. "Apalagi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Untuk OJK, diharapkan yang tengah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi pada saat ini dan masa mendatang," tandasnya.