apahabar.com, JAKARTA - Program biodiesel 35 persen atau B35 yang dimulai 1 Februari 2023 dipastikan membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit.
Tanpa dukungan pembiayaan dari pemerintah, Dewan Energi Nasional (DEN) menilai program B35 tidak akan berjalan optimal. Anggota DEN Eri Purnomohadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/2) mengingatkan tentang pentingnya dukungan pendanaan karena akan digunakan untuk sejumlah hal.
“Khususnya terkait Program B35, perlu ada pendanaan dan dukungan biaya baik untuk pengembangan, peningkatan kapasitas, modifikasi sistem dan infrastruktur," katanya.
Ketika program B35 membutuhkan biaya yang tidak sedikit, pemerintah tidak boleh lepas tangan. Kementerian Keuangan, kata Eri menjadi pihak yang paling dibutuhkan untuk keandalan sistem dan infrastrukturnya agar keberhasilan program B35 bisa mencapai target yang diinginkan.
Baca Juga: Biodiesel B35 Mulai Diterapkan 1 Februari Wujud Kemandirian Energi
Pemberlakuan B35 diyakini bakal menyerap lebih banyak biodiesel, sehingga mampu menghasilkan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang bahan bakunya merupakan minyak bumi yang diimpor.
“Program B35 bagus, tapi ada isu penting, yaitu ketersediaan fasilitas pencampuran (blending) dan penyimpanan biodiesel. Fasilitas yang ada sekarang hanya cukup untuk menjalankan Program B30,” ungkap Eri.
Selanjutnya Eri mengusulkan dimulainya modifikasi terminal BBM di BUMN yakni Pertamina sebagai badan usaha yang mencampur dan menyimpan biosolar. Pengadaan terminal harus menjadi perhatian khusus, bahkan wajar menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Program B35 juga menjadi penting, karena turut andil dalam mendukung pencapaian bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025. Untuk mencapai target tersebut, kata Eri, perlu best effort dari semua kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Biodiesel Spek B35 Siap Digunakan Pekan Depan
"Kebutuhan infrastruktur penunjang dari BUMN untuk keberhasilan program bauran energi nasional melalui Program B30 ke B35 sangat nyata," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengakui Program B35 memang berdampak pada peningkatan kebutuhan akan fasilitas blending dan penyimpanan. Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji opsi untuk membantu badan usaha dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur penunjang B35.
"Iya kita lagi berdiskusi untuk hal ini. Dulu pernah pada 2015 menyediakan tangki timbun di TBBM melalui APBN," terangnya.
Pemerintah optimistis Program B35 mendapat respons positif seperti program pendahulunya, yaitu B30 dalam berbagai aspek indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Baca Juga: Kebijakan B35 Dipastikan Tidak Ganggu Pasokan Minyak Goreng
Senada, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan pemerintah akan meningkatkan persentase pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) ke dalam BBM jenis minyak solar dari 30 persen (B30) menjadi 35 persen (B35) mulai 1 Februari 2023.
"Dengan implementasi itu, Indonesia menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan BBN jenis biodiesel," katanya. Program B35 pada 2023 dengan 13,15 juta kilo liter (Kl), dihitung-hitung mampu menghemat devisa sebesar 10,75 miliar dolar AS atau setara Rp161 triliun.