apahabar.com, JAKARTA-Pemerintah akan memindahkan sebanyak 60 ribu orang ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahap awal 2024, terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri.
Bagaimana fakta-fakta mengenai tempat tinggal mereka?
1. Bocoran Rumah Menteri
Menteri dan pejabat tinggi negara akan mendapatkan rumah dinas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berupa rumah tapak seluas 580 meter persegi (m2). Ketua Bidang Perencanaan Perumahan Kementerian PUPR, Dedy Permadi menjelaskan rumah menteri di IKN mencoba mengedepankan ala Rumah Banjar.
“Kemudian diterjemahkan lebih detail, dan kemudian memanfaatkan material-material lokal yang mungkin bisa kita dapat, dan kemudian tetap tadi hijaunya tetap harus kita dorong untuk bisa semaksimal mungkin dilakukan di sana,” katanya dalam webinar tentang kesiapan infrastruktur dan perpindahan ASN ke IKN awal 2024, dikutip daridetikcom, Jumat (15/4/2022).
Dari gambar yang dia tampilkan saat menyampaikan paparan, rumah dinas menteri memiliki spesifikasi lahan seluas 1.050 m2, bangunan seluas 580 m2, serta lantai dasar seluas 340 m2.
Fasilitas dasar rumah dinas menteri meliputi parkir mobil, carway, drop-off, green barrier, taman, outdoor lounge, development area. Rumah dinas menteri juga dilengkapi dengan smart security, yakni smart door lock, LED, sensor, security camera, alarm, dan panic button.
2. PNS yang Pindah
Mereka terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dan TNI/Polri. Namun, dijelaskan Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Arizal, angka-angka tersebut berupa perencanaan.
“Jadi perencanaan yang diputuskan pindah semester pertama 2024 itu kurang lebih 60 ribu, ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas,” katanya.
Lebih lanjut dia jelaskan, totalnya ada 100.023 orang yang akan dipindahkan ke ibu kota baru secara bertahap dari 2024 hingga 2045, terdiri dari 956 pejabat tinggi, 3.264 jabatan pimpinan tinggi, dan 95.803 jabatan fungsional.
“Totalnya dari 2024 sampai 2045, 20 tahun ini 100.023, tentu secara bertahap,” tambah Arizal.
3. Kebutuhan Hunian 60 ribu ASN
Untuk menampung kepindahan 60 ribu ASN ke IKN terdapat dua kemungkinan penyediaanhunian yang disiapkan. Pertama disiapkan hunian yang pemanfaatannya sesuai dengan lampiran UU IKN.
Kemungkinan pertama disiapkan hunian di KIPP sebanyak 801 tower rumah susun dan 426 unit rumah tapak untuk menampung 37 ribu personil ASN dan Hankam. Kemudian di WP 2 dan 4 disiapkan 476 tower rusun dan 1.706 rumah tapak untuk menampungsekitar 23 ribu personil.
Selanjutnya kemungkinan kedua, disiapkan hunian yang pemanfaatannya dilakukan secara bersama, dalam hal ini 1 unit digunakan untuk 2 atau 3 personil.
Rencananya, di WP 1A KIPP disediakan 344 tower rusun dan 97 rumah tapak yang mampu menampung sekitar 53 ribu personil. Kemudian di WP 1B disediakan 52 tower rusun untuk menampung sekitar 7 ribu personil.
4. Kesanggupan Kementerian PUPR
Dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, perencanaan, jalur logistik, dan sumber daya konstruksi, kemampuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara teknis untuk menyediakan hunian sampai 2024 adalah sebanyak 80 tower dan 36 rumah tapak yang berlokasi di WP 1A pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Kira-kira mampu menampung 3.700 (unit) dan kalau dimanfaatkan bersama mungkin bisa sampai 12.500 personil lah,” kata Dedy.
Kementerian PUPR, lanjut dia, terus melakukan rapat internal untuk melakukan persiapan-persiapannya dalam rangka mewujudkan pemindahan ASN ke ibu kota baru.
Dia merinci, hunian yang akan dibangun hingga 2024 adalah 38 tower rusun ASN, 5 tower rusun ASN, 36 rumah tapak menteri, 10 tower rusun Paspampres, 18 tower rusun TNI, 7 tower rusun Polri, 2 tower rusun BIN.
5. Mau Gandeng Korea
Kementerian PUPR sedang menjajaki kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) untuk pembangunan hunian bagi PNS di IKN Nusantara.
“Kami ini sebetulnya kita sudah tawarkan ke investor dari teman-teman dari Korea untuk bisa kemudian mereka akan mengusulkan KPBU di bagian tengah ini yang kemudian dikombinasikan antara hunian dan kemudian fasilitas komersial yang ada di sana,” kata Dedy.
Skema penyediaan hunian ASN di lokasi Civic Residence WP 1A pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sebagaimana usulan konsultan Korea terdiri dari 2 paket, yaitu paket 1 KPBU dengan skema availability payment (AP), dan paket 2 investasi zona komersial.
Kemudian diperlukan dukungan pemerintah berupa pembebasan lahan, fasilitas infrastruktur dasar, dan hak penggunaan lahan untuk lahan campuran, serta diperlukan jaminan pemerintah yang dalam hal ini jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
“Ini masih berjalan, mereka menggunakan skema-skema yang ada dua skema, satunya memang AP, yang satunya mix facilities. Ini bisa memberikan keuntungan bagi mungkin Badan Otorita karena mereka akan mendapatkan manfaat dari adanya fasilitas-fasilitas komersial yang ada di sana,” paparnya.