apahabar.com, JAKARTA – Sehari sebelum genap setahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Selasa (20/10/2020), beredar video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan tentang mimpinya kalau jadi presiden RI.
Meski hanya berandai-andai, hal tersebut ia ungkapkan dengan semangat dalam sebuah video yang ditayangkan akun youtube Butet Kertaradjasa.
Sebagaimana dilansir dari CNNIndoensia.com, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mengatakan akan ada beberapa langkah besar yang dilakukannya kalau jadi presiden.
Langkah pertama, membuka amnesti bagi para koruptor atau pelaku korupsi hingga pengemplang pajak.
Baca Juga :
Indef: Setahun Jokowi-Maruf Amin ULN Melonjak, Setiap Penduduk Warisi Utang Rp 20,5 juta
Hal itu menurut Ahok perlu dilakukan agar masyarakat dapat memilih mana pejabat yang baik dan korup.
“Siapa yang enggak pernah buat salah, kalau pilkada di Indonesia, siapapun yang ikut harus bisa membuktikan secara terbalik hartanya,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta, seperti dikutip dari video itu, Senin (19/10/2020). Peringatan Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin jatuh hari ini, Selasa (20/10/2020).
Menurut Ahok, langkah pemutihan itu merupakan bentuk rekonsiliasi agar kedepannya politisi, pejabat maupun pengusaha yang ada di lingkungan buruk dapat tetap mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah atau wakil rakyat di parlemen.
Sebab, kata Ahok, seorang anak koruptor belum tentu akan bersifat seperti orang tuanya ketika menjabat. Demikian pula dengan para pengusaha pengemplang pajak dan orang-orang kaya yang duduk di pemerintahan dan tak tak transparan dengan harta kekayaannya.
“Kenapa kamu punya harta sekian puluhan ratusan miliar. Kamu tinggal declare, ini warisan dari ayah saya mantan pejabat ini, rakyat yang putuskan,” tutur suami Puput Nastiti Devi.
Ahok mempunyai pandangan dengan kekuasaan yang besar, tak sulit bagi seorang presiden untuk membuat semua kekayaan para pejabat negara serta politisi menjadi terbuka dan lebih transparan.
“Bongkar asal-usul harta kekayaan serta proses pengampunan setelahnya juga tak dimaksudkan agar kedepan perilaku serupa tak lagi diulangi,” tutur Ahok.
Menurut Ahok, dari mana harta dia seperti itu dia peroleh. Setelah itu sebagai seorang kepala negara, presiden berhak memberikan pengampunan, itu rekonsiliasi bangsa.
“Rekonsiliasi bukan berarti menutupi kejahatan. Tapi kejahatan apapun harus tercatat sehingga rakyat generasi kita berikutnya akan belajar,” ucap Komut PT Pertamina.
Baca Juga :
Setahun Jokowi-Ma’ruf, Mimbar Bebas di Banjarmasin Tanpa Restu Gugus Tugas
Langkah kedua, lanjut Ahok, memperbaiki gaji para pejabat negara. Asalkan, tutur Ahok, mereka diberikan key performance indeks dan dapat menjalankannya tugas dan fungsinya dengan baik.
Misalnya bagaimana masyarakat harus punya jaminan pendidikan, kesehatan hingga perumahan dan pengusaha kecil dan menengah bisa naik kelas jadi pengusaha besar.
“Aparat semua naikkan gajinya, prajurit TNI, Polri kita bisa langsung berikan subsidi langsung ke orang. Caranya bagaimana Anda kalau pergi operasi atau menjalankan tugas, saat sudah pulang dapat tunjangan atau diskon 10 persen, bagi yang dua kali perang dapat diskon 20 persen,” tandas Ahok.
Editor : El Achmad