Apahabar.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Hal tersebut berdasar pada komitmen pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil,” katanya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Jokowi memaparkan Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Termasuk juga Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022.
Selain itu, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. Di sisi lain, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah juga harus terus dilanjutkan. Dengan begitu, akan terjadi penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat.
Jokowi juga menyampaikan pemenuhan hak sipil dalam praktik demokrasi, beberapa di antaranya dengan memberikan hak politik kepada perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin. Termasuk penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
"Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan," tutupnya. (Leni)