apahabar.com, JAKARTA – Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM mendorong Usaha Mikro Kecil (UMK) mengikuti program SNI Bina UMK. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan sertifikat SNI.
Kepala Pusat Data dan Informasi BSN Slamet Aji Pamungkas menjelaskan kerjasama itu terlihat dari Kementerian Investasi yang membangun aplikasi Online Single Submission (OSS) sebagai wadah registrasi.
Setelah Pelaku UMK mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB), maka pelaku usaha harus membuat deklarasi mandiri untuk mendapat pendampingan penerapan SNI.
“Di dalam OSS, bapak ibu cukup mencontreng dan menyetujui untuk berkomitmen. Cukup itu saja dan setelah itu akan mendapatkan tanda SNI Bina UMK,” katanya dalam secara daring di akun YouTube Kementerian Investasi, Rabu (5/10).
Dirinya mencontohkan untuk produk kripik singkong, pelaku UMK harus berkomitmen mulai dari bahan singkong yang tidak beracun, penggunan air untuk mencuci yang sesuai dengan standar kebersihan sampai dengan proses penggorengan dan pembungkusan yang harus sesuai standar.
Selain itu, nantinya pelaku UMK juga diwajibkan untuk mengirim foto ke dalam aplikasi SNI bina UMK sebagai wujud kontrol.
Dengan adanya tanda SNI bina UMK, nantinya pelaku usaha akan dilakukan pendampingan dengan BSN dan kementerian terkait untuk menerapkan sertifikasi SNI.
Walaupun tanda itu boleh dicantumkan dalam produk, namun dirinya menegaskan kalau tanda tersebut belum sertifikat SNI.
Slamet menambahkan program ini juga masih terbatas hanya untuk UMK dengan produk dengan resiko rendah. Sehingga untuk beberapa produk seperti helm yang merupakan produk risiko tinggi belum bisa mengikuti SNI Bina UMK.
“Nantinya dengan bimbingan dan pembinaan harapannya UMK dapat bertransformasi supaya betul-betul mendapat sertifikat SNI supaya kualitas produknya meningkat dan bisa bersaing dengan produk nasional maupun dari luar negeri,” tutupnya.