apahabar.com, PENAJAM – Rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara atau PPU, Kaltim, telan Rp 34 M, ternyata punya pagar seluas 2 hektare.
Proyek pembangunan rumah dinas Bupati PPU itu merupakan proyek lama yang mengusung konsep Waterpront City.Di sana tidak hanya rumah dinas Bupati PPU, tetapi juga pejabat tinggi lainnya.
Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) merincikan penggunaan anggaran pembangunan rumah dinas bupati yang nilainya total Rp 34 miliar.
“Nilai Rp 34 miliar itu bukan hanya untuk membangun gedung rumah jabatan, melainkan banyak hal lain yang dibangun sebagai sarana pendukung seperti pos jaga, tempat parkir, jaringan listrik tegangan menengah, dan lainnya,” ujar AGM seperti dikutip apahabar.com dari Antara, Sabtu (28/8).
Rinciannya adalah pos jaga, parkir, ruang mekanikal dan elektrikal (ME) senilai Rp 831 juta, jaringan listrik tegangan menengah dan trafo senilai Rp 1,9 miliar.
Kemudian pembangunan site development seperti sheet pile, pancang, timbunan, saluran udict, jalan lingkungan, tiang dan dinding pagar seluas 2 hektare senilai Rp 22,1 miliar, gedung utama sebesar Rp 6,1 miliar.
Ia menjelaskan, proyek itu (Waterfront City) lanjutnya, bukan perencanaan baru, namun sudah ada sekitar tahun 2015, sebelum ia menjabat dan sudah menelan anggaran Rp 6,8 miliar waktu itu.
“Dalam hal ini saya hanya melanjutkan pengembangan dari pemimpin sebelumnya, yakni dengan menyelesaikan apa yang tidak selesai saat itu,” ucap AGM menjelaskan.
Biaya pembangunannya mahal karena posisi landscapenya di pinggir pantai, sehingga di lokasi itu juga ada penimbunan dan pekerjaan lainnya.
“Di lokasi itu juga akan dibangun rumah jabatan Wakil Bupati, Forkopimda, dan Ketua DPRD. Apabila kita membandingkan kabupaten kita dengan kabupaten lain, kita sedikit tertinggal karena yang lain sudah mempunyai fasilitas tersebut (rumah dinas),” katanya.
Sementara itu Kabid Cipta Karya Dinas Pekerja Umum Kabupaten PPU Ricci Firmansyah mengatakan, sebelum nominal pembangunan direalisasikan, pihaknya sudah melakukan survei harga sehingga muncul nilai total Rp 34 miliar.
“Penyusunan anggaran pembangunan rumah jabatan bupati itu sudah melalui proses survei, termasuk melihat aspek dari pekerjaan lama yang ada di PPU dan standar harga material yang ditetapkan pemerintah," ujar Ricci.