apahabar.com, BANJARMASIN – Sebanyak 5.600 tenaga honorer Pemkot Banjarmasin terancam menganggur pada 2023 mendatang.
Kepastian itu tertuang dalam keputusan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Nomor 185/M.SM.02.03/2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kendati begitu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menjelaskan penghapusan honorer masih jadi perbincangan hangat di tingkat nasional maupun daerah.
Pemkot sendiri, kata Ibnu, sudah mempersiapkan diri dalam memperjuangkan nasib tenaga kontrak tersebut. Salah satu caranya mengubah status mereka jadi tenaga outsourcing.
Nah menariknya tidak semua honorer yang akan di-outsourcing-kan.
"Ternyata ada ketentuan, yang sifatnya tugas dasar seperti guru dan tenaga medis tidak bisa outsourcing," ujarnya, Jumat (10/6).
Alhasil, Ibnu menerangkan ribuan tenaga honorer di dua SKPD itu rencananya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
"Ada lima SKPD yang memerlukan honorer, Satpol, Dinkes, Disdik dan Lingkungan Hidup,"
Dua SKPD dimaksud, yaitu Dinas Kesehatan dengan 311 honorer dan Dinas Pendidikan dengan 1.864 honorer.
"Nanti akan dipilah-pilah, kita mengantisipasi saja kalau memang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan Menpan RB 2023 honorer dihapus," ucapnya.
Pemkot Banjarmasin, lanjut Ibnu juga sedang menyaring dan memilih tenaga honorer yang potensial untuk tetap bekerja sebagai outsourcing.
"Seperti office boy, cleaning service, security itu harus di-outsourcing-kan," tuturnya.
Sekarang, Ibnu memastikan Pemkot tidak lagi merekrut tenaga honorer. Pihaknya hanya akan memanfaatkan ribuan tenaga honorer yang ada.
"Yang ada ini menunjang tugas, bisa ada di kelurahan yang ASN terbatas dan bekerja dibantu tenaga honor," ucapnya.
Sementara itu, Kepala BKD Banjarmasin, Totok Agus Daryanto menyampaikan pihaknya akan segera menggelar rapat.
“Kemungkinan pekan depan,” ujarnya.
Rapat akan membahas pemetaan tenaga honorer yang memiliki kinerja bagus di Banjarmasin.
"Ada lima SKPD yang memerlukan honorer, Satpol, Dinkes, Disdik dan Lingkungan Hidup," pungkasnya.
Ratusan Honorer Banjarmasin Terancam, Wali Kota Lirik Perusahaan Outsourcing