apahabar.com, ACEH - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedang menggodok rancangan Qanun Hukum Keluarga yang mengatur tentang perkawinan, perceraian dan perwalian. Selain itu DPRA juga tengah melakukan konsultasi dengan sejumlah kementerian terkait qanun tersebut.
Dalam rancangan itu, terdapat beberapa pasal yang melegalkan tentang poligami atau laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih satu perempuan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif mengatakan, qanun tersebut mulai dibahas sejak akhir 2018 lalu. Dan, akan segera di bawa ke sidang rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada tanggal 1 Agustus 2019 mendatang.
Menurut Musannif, dilegalkannya Poligami bukan tanpa alasan. Pihaknya melihat saat ini marak terjadi kawin siri. Apalagi, dalam hukum Islam juga diperbolehkan tentang poligami.
"Karena dibolehkan (poligami dalam islam), saat ini marak terjadi kawin siri. Karena maraknya, pertanggungjawaban kepada Tuhan dan anak yang dihasilkan dari kawin siri ini lemah," kata Musannif dikutip apahabar.com dari VIVA, Sabtu (6/7/2019).
Dalam pasal yang mengatur tentang Poligami itu, juga disebutkan syarat bagi pria yang ingin berpoligami diwajibkan untuk ada izin dari istri pertama.
Soal batasan jumlah, kata Musannif pihaknya mengikuti hukum Islam, yaitu maksimal bisa menikahi empat orang. Jika, lebih dari itu, dalam qanun dianjurkan untuk menceraikan salah satunya. "Kami batasi sampai 4 orang, kalau mau yang kelima harus diceraikan salah satunya," ujarnya.
Musannif tak menampik, bakal ada pro dan kontra terkait Qanun tersebut. Namun, pihaknya telah mengundang para LSM dan lembaga lain yang bergerak di bidang kesetaraan gender, untuk mengikuti RDPU.
"Jadi kita lihat di situ bagaimana nanti respons berbagai lembaga yang kita undang," sebutnya.
Dalam rancangan Qanun hukum keluarga itu juga membahas soal kursus pra nikah, syarat administratif bebas narkoba bagi mau yang menikah nikah hingga soal mahar kawin. "Jumlah ada 200 pasal, jadi ini bukan Poligami saja," ucap Musannif.
Baca Juga: Masih Banyak yang Menikah Tanpa Perhitungan Ekonomi
Baca Juga: MUI Kalsel Angkat Bicara Soal Kisruh Pernikahan Sedarah
Baca Juga: Buntut Pernikahan Sedarah, Ansar Bakalan Diusir dari Bulukumba
Baca Juga: Keberadaan Duta Genre di Papua Sukses Tekan Angka Pernikahan Dini
Sumber: Viva.co.id
Editor: Aprianoor