apahabar.com, BANJARBARU – Pjs Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu memberi masukan kelurahan dan kecamatan agar meminta kepada RT/RW untuk melaporkan data warganya terkait informasi stunting dan warga kurang mampu.
Menurutnya, hal itu juga dapat membantu menyinkronkan data, sehingga tidak ada perbedaan di RT/RW dengan kelurahan/kecamatan.
“Sehingga data-data yang didapat sudah sinkron dengan yang lainnya. Mari kita sesuai dengan topuksinya masing-masing mengecek data-data yang telah diterima,” ujar Bernhard dalam Rapat Koordinasi Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Bulan November Tahun 2020, kemarin.
Katanya, banyak hal yang harus diatasi dalam masalah stunting, karena itu informasi dari 5 Kecamatan yang ada di Banjarbaru ini menurutnya penting, sebab kecamatan sudah pasti memiliki data lengkap tentang stunting.
“Dan ada berapa jumlahnya tentunya mereka sudah mengetahuinya. Sehingga melalui data ini, kita dapat melakukan pencegahan stunting di Banjarbaru,” lanjutnya.
Bernhard juga membahas tentang rumah kumuh yang berada di sepanjang bantaran sungai, di mana kata Bernhard mereka layak diberi bantuan.
“Kita dapat salurkan bantuan, dan tidak hanya itu apakah ada di wilayah kita lainnya yang masih ada rumah kumuh ini yang layak mendapatkan bantuan dan itu harus didata benar-benar,” jelasnya.
Selain itu, Bernhard juga mengingatkan kepada seluruh ASN terkait kesiapan dan kelancaran serta partisipasi masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
“Sudah hampir semua SKPD didatangi dan seluruh SKPD sudah menerapkan protokol kesehatan, mulai dari tempat cuci tangan, tisu, ada pengukur suhu tubuh dan lainnya. Dan ini tentunya harus kita pertahankan terus pola ini,” terangnya.
Ditambahkannya, dalam rangka pelaksanaan Pemilukada yang sebentar lagi dilaksanakan diwajibkan untuk mengiformasikan sesuai dengan tupoksi masing-masing.
“Karena penting warga Kota Banjarbaru ini untuk ikut serta dan aktif dalam rangka mempersiapkan dan pada 9 Desember 2020 nanti datang ke TPS untuk menentukan haknya sebagai warga Kota Banjarbaru,” ucapnya.
Oleh sebab itu, agar tidak membayakan masyarakat, maka protokol kesehatan pada Pemilukada harus dijalankan ketat.
“Saya tidak ingin nantinya di Banjarbaru bertambah adanya klaster baru yaitu klaster Pilkada,” tegasnya.
Terakhir, Bernhard mengingatkan kembali agar netralitas ASN Banjarbaru terus dijaga.