apahabar.com, BANJARMASIN – Tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diterima ASN Pemkot Banjarmasin menuai pro-kontra.
Bagaimana tidak? tambahan penghasilan ini cair saat PPKM level IV berlangsung hingga 6 September 2021. Masyarakat miskin dan pegawai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah.
Kalsel PPKM Berjilid-jilid: Ratusan Pekerja Di-PHK, Subsidi Gaji Malah Tak Dapat
Setelah ditelusuri, TPP ini rupanya telah diterima ASN sejak era Wali Kota Banjarmasin, H Muhidin.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
Selama masa kepimpinan wakil Gubernur Kalsel tersebut TPP masih bernama tunjangan daerah. Kemudian di era kepemimpinan, Ibnu Sina dan Hermansyah kembali berubah nama.
Dari tunjangan daerah menjadi tunjangan kinerja (Tukin). Lima tahun berselang Tukin masih bertahan dan diterima ASN sesuai kinerjanya. Di tahun 2021, nama Tukin akhirnya berubah jadi TPP.
"Tukin adalah tunjangan kinerja dan ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu dalam rangka meningkatkan kinerja, kemudian karena perubahan nomenklatur dari pusat berubah nama jadi TPP," ujar Plh Sekdakot Banjarmasin, Mukhyar kepada apahabar.com, Kamis (26/8).
Ia menyebut ketentuan TPP juga diterapkan di seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalsel. Jadi, lanjut Mukhyar tidak hanya Pemkot Banjarmasin yang memberlakukannya.
"Sama seperti daerah lain, Banjarbaru hingga Kotabaru," ucap kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin ini.
Mukhyar menerangkan bahwa komponen TPP masuk di belanja pegawai dan dibahas di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tiap tahunnya. Pembahasan termasuk gaji dan tunjangan sebanyak 45 anggota DPRD Banjarmasin.
"Memang aturan pusat, masuk dari APBD tidak boleh lebih dari 30 persen belanja pegawai," pungkasnya.
Banjarmasin Beri Tambahan Penghasilan ASN Saat PPKM, Pengamat: Lukai Hati Rakyat
Cairnya TPP ASN di tengah PPKM darurat di Banjarmasin disayangkan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
"Ini sangat melukai hati kaum buruh," kata Ketua FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto kepada apahabar.com, Rabu (25/8) malam.
Terlebih, di tengah gelombang PHK massal saat pemberlakuan PPKM level IV, para buruh justru tak mendapat subsidi gaji dari BPJS ketenagakerjaan.
"Padahal provinsi tetangga seperti Kalimantan Timur (Kaltim) saja dapat, kenapa sampai bisa Kalsel tidak dapat. Alasannya keterlambatan mengirim data, kan aneh," katanya.
Bayangkan, kata dia, PNS yang jam kerjanya lebih sedikit dari kaum buruh kemudian gajinya tidak dipotong dan malah dapat tunjangan kinerja.
"Para PNS coba tengok ke kiri-kanan, melihat dengan hati nurani," katanya.
Lebih baik, kata Yoeyoen, dana tersebut dialihkan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.
"Andai dibelikan ke vitamin dan obat-obatan, itu yang paling dibutuhkan masyarakat," katanya.
Soal itu, Yoeyoen bilang, pihaknya akan segera melakukan gugatan setelah PPKM berhenti.
"Kita sudah ancang-ancang untuk melakukan aksi," katanya.
Dilengkapi oleh Riyad Dafhi