apahabar.com, PENAJAM – Seiring rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Penajam Paser Utara (PPU), Pemerintah pusat diminta untuk terus melibatkan pemerintah kabupaten setempat.
Sejumlah poin penting terkait pemindahan IKN itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU, Nico Herlambang di sela-sela Rapat Kordinasi (Rakor) Perencanaan pemindahan IKN dan Perkenalan Tim Survei teknis IKN yang digelar oleh Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionalan (Bappenas) di Hotel Green Tjokro Balikpapan Rabu, (20/11) siang.
Pertemuan lanjutan ini dihadiri oleh perwakilan Kementeri PPN/ Bappenas yang merupakan Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Dr. Vivi Yulaswati serta sejumlah perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dari Jakarta.
Selain jajaran Pemerintah pusat kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten PPU, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Dalam penyampaiannya, Niko mengatakan pemindahan IKN di Kabupaten PPU ini wajib menjadi perhatian pemerintah pusat, di antaranya dalam tahapan perencanaan hingga proses pembangunan di kawasan IKN.
Pemerintah pusat, kata dia, wajib dan harus melibatkan Pemkab PPU dalam setiap pembahasan. Hal ini penting, mengingat apa yang terjadi di daerah, jajaran pemkab PPU yang lebih mengetauhinya.
"Banyak hal-hal yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemerintah pusat di wilayah PPU ini. Oleh karena itu kami harapkan dalam setiap pembahasan tentang IKN, diharapkan Kabupaten PPU harus dilibatkan," ujar Niko.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten PPU juga berharap rencana pemindahan IKN ke depan tidak akan meninggalkan filosofi dasar di Kabupaten PPU itu sendiri, yaitu pengembangan wilayah pesisir.
Sehingga kota yang hadir nantinya tidak hanya mengadopsi konsep forest city tetapi juga menggusun konsep water front city.
Melalui konsep ini diharapkan ke depan mampu memberikan nilai positif khususnya bagi masyarakat yang berada diwilayah pesisir Kabupaten PPU.
"Karena memang arah pembangunan di Kabupaten PPU ini konsepnya adalah dari kawasan pesisir karena memang penduduk PPU dominan berada di wilayah pesisir. Oleh karena itu kami berharap penataan ruang yang berada di wilayah IKN nantinya harus bersinergi dengan penataan ruang yang ada di Kabupaten PPU itu sendiri," pintanya.
Kemudian ditambahkannya juga bahwa Kawasan Industri Buluminung (KIB) yang merupakan kawasan industri strategis di Kabupaten PPU tersebut diharapkan tetap dipertahankan karena ke depannya kawasan ini nantinya dipastikan mampu merekrut tenaga kerja dalam jumlah besar di Kabupaten PPU.
Bupati PPU, kata dia, juga berharap nantinya ada satu wilayah Kota mandiri terpadu yang dibangun di sisi wilayah IKN tetapi berada dibawa kewenangan Kabupaten PPU yang berbatasan langsung dengan wilayah Kukar yang nantinya juga menjadi pintu gerbang bagi masuknya ke IKN atau PPU.
Selain itu Niko juga menyampaikan bahwa dua jembatan penghubung yaitu jembatan Pulau Balang dan Jembatan Tol Teluk Balikpapan yang ada di Kabupaten PPU terus dikerjakan, karena jembatan ini memiliki fungsi sangat strategis yang terpisah.
"Jembatan Pulau Balang ini nantinya akan mensuport masyarakat yang berada di wilayah IKN, kemudian Jembatan Tol Teluk Balikpapan akan mensuport seluruh masyarakat wilayah pesisir yang eksis di wilayah Pemerintah Kabupaten PPU atau wilayah selatan PPU. Artinya tidak boleh lagi ada wacana untuk menghilangkan salah satu jembatan atau bahkan kedua duanya, karena jembatan ini memiliki fungsi yang sangat strategis," kata Niko. (*)
Rapat Kordinasi (Rakor) Perencanaan pemindahan IKN dan Perkenalan Tim Survei teknis IKN yang digelar oleh Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionalan (Bappenas) di Hotel Green Tjokro Balikpapan Rabu, (20/11) siang. Foto-Humas Pemkab PPU
Baca Juga: Penajam Jadi Ibu Kota, Wabup Hamdam: Budaya Lokal Wajib Bertahan
Baca Juga: BPBD Petakan Titik Rawan Banjir di Calon Ibu Kota RI
Editor: Fariz Fadhillah