apahabar.com, BANJARMASIN – PPKM level IV untuk Kalimantan Selatan diusulkan diperpanjang dari 24 Agustus – 6 September 2021.
Ada enam wilayah di Kalsel yang akan memberlakukan PPKM Level IV, Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah.
Usulan ini disampaikan pada saat rapat Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang digelar kemarin, Sabtu (21/8).
Tim Pakar Covid-19 Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin berpendapat, tentu disebabkan masih adanya kasus yang tinggi.
Dimana keenam wilayah tersebut menurut asesmen Kementerian Kesehatan RI berada dalam situasi Covid19 di level 4.
“Ini yang menjadi dasar keputusan Pemerintah Pusat menetapkan dilanjutkannya PPKM Level 4 di enam daerah itu,” ujar Muttaqin, Minggu (22/8).
Dijelaskannya, hal itu disebabkan oleh sejumlah indikator menunjukkan pada saat bersamaan tingkat Transmisi Komunitas tinggi dan Kapasitas Respon sistem kesehatan terbatas.
Contoh, untuk Banjarmasin tingginya Transmisi Komunitas disebabkan oleh jumlah pasien rawat inap seminggu terakhir rata-rata sebanyak 77 orang per 100 ribu penduduk.
“Padahal untuk turun ke level 3 harus di bawah 30,” ujar Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan ULM ini.
Kemudian jumlah kasus kematian justru meningkat tajam di Banjarmasin selama PPKM Level 4 Jilid 3, yaitu sebanyak 13 kasus kematian per 100 ribu penduduk dalam seminggu terakhir.
“Untuk keluar dari level empat, kasus kematian harus turun di bawah lima,” terangnya.
Sedangkan penyebab Kapasitas Respon sistem kesehatan masih terbatas adalah masih tingginya tingkat positivitas, yaitu 40 persen sedangkan tracing masih rendah yaitu dengan Rasio Kontak Erat 2,54 persen.
Lantas apa solusi agar Kalsel bisa keluar tingginya kasus ini?
Muttaqin bilang, kunci utama adalah pemutusan mata rantai penularan harus betul-betul dilakukan. Caranya menurunkan mobilitas penduduk secara signifikan baik mobilitas lokal maupun antar daerah.
“Penurunan ini bisa dilakukan dengan hanya mengizinkan kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan yang bersifat esensial dalam waktu tertentu, bukan melalui penyekatan,” bebernya.
Selain itu, meningkatkan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Selain law enforcement, dilakukan pendekatan melalui kolaborasi komunitas di tingkat kelurahan dan RT/RW, para ulama dan tokoh masyarakat.
“Kepala pemerintahan harus hadir di sini setiap hari memberikan informasi bagaimana perkembangan kasus harian disertai dengan motivasi, himbauan dan nasehat kepada masyarakat,” imbuhnya.
Kemudian yang tak kalah penting adalah meningkatkan strategis 3T (Tes, Telusur dan Tindak lanjut). Dengan testing dan tracing yang tinggi jumlah kasus konfirmasi boleh jadi akan berlipat ganda.
Tetapi dengan deteksi cepat dapat mengisolasi penduduk yang terpapar agar tidak menulari warga lainnya. Sementara yang berisiko tinggi dirawat di rumah sakit untuk menurunkan resiko kematian.