apahabar.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin akhirnya buka suara terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Sebagaimana diketahui, mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak ide Presiden Jokowi tersebut.
Penolakan terungkap dalam survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM), belum lama ini.
ASN, kata Syafruddin, harus siap ditugaskan di manapun karena pada dasarnya telah disumpah mengabdi kepada negara.
“Dengan adanya rencana pemerintah untuk melakukan perpindahan ibu kota ke provinsi Kalimantan Timur, sudah semestinya ASN menerima hal ini dengan positif” ujarnya eks wakapolri itu saat konferensi pers di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (27/08).
“ASN sudah ada kontrak dengan negaranya. Di mana pun tempatnya akan siap. Sudah tertuang di undang-undang dan PP-nya,” ujarnya lagi.
Dalam UU No. 5/2014 tentang ASN, dan PP No. 11/2017 tentang Manajamen ASN, tertulis bahwa setiap ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau bahkan negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
Menteri Syafruddin juga menegaskan bahwa yang akan ikut berpindah nantinya adalah ASN yang berada di kementerian dan lembaga atau instansi pusat.
Sedangkan sebagian yang menduduki masa pensiun tidak ikut saat perpindahan dilakukan. Syarifuddin mengatakan total ada 180 ribu ASN yang 30 persen di antaranya memasuki masa pensiun.
“Tentu yang akan menduduki adalah ASN muda. Mereka yang handal, siap mental, berwawasan, memiliki kemampuan berpikir bagus,” ungkapnya.
Syafruddin menyampaikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan rencana perpindahan ibu kota ini.
Pertimbangan matang dari berbagai aspek telah dilakukan dan dikaji oleh pemerintah sebelum memutuskan kebijakan ini. Perpindahan ibu kota adalah niat baik untuk menjadikan bangsa Indonesia maju.
Selain itu, menurutnya, tidak ada satu pun negara di dunia yang ketika membuat kebijakan akan menyusahkan masyarakatnya.
“Pasti manfaatnya akan besar bagi siapa pun,” tegasnya.
Ibu kota yang nantinya berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengusung konsep forest city.
Kepada seluruh ASN, Menteri Syafruddin meminta agar berpikir positif terhadap rencana pemerintah ini.
Di ibu kota yang baru nanti, Menteri Syafruddin yakin bahwa akan tersedia fasilitas yang baik untuk seluruh abdi negara.
“Sudah disiapkan negara. Jangan sedikit-sedikit berpikir negatif. Supaya tidak terjadi kekisruhan,” tutupnya.
Sebelumnya, dalam survei IDM yang digelar pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Jutaan PNS Diboyong ke Kalimantan
Baca Juga:Kaltim Jadi Ibu Kota, Kukar Minta Jalan Trans Kalimantan Diperbaiki
Baca Juga: Ibu Kota di Kaltim, dan Relevansi Pemikiran Bung Karno
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Indonesia Jadi Atensi Warganet: 'Ibu kota boleh pindah, tapi jangan hatimu'
Reporter: Nurul Mufidah
Editor: Fariz Fadhillah