apahabar.com, SAMARINDA - Infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga Kutai Barat dan Mahulu. Pemerintah daerah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat ini, agar membuka akses ekonomi yang baik bagi mereka.
Anggota DPRD Kaltim Marthinus mengungkapkan bahwa persoalan jalan dan drainase masih menjadi persoalan yang mendominasi saat serap aspirasi masyaakat (reses), belum lama ini.
Baca Juga: Dukung Pemilu 2024, DPRD Kaltim Minta KPU Maksimalkan Persiapan Logistik
Ia menyampaikan warga berharap jalan dan jembatan menjadi program prioritas pembangunan pemerintah kabupaten saja tetapi juga provinsi. Hal ini penting dalam rangka mencapai hasil pembangunan yang maksimal.
“Warga meyakini kalau anggaran kabupaten saja tentu tidak akan cukup karena terbatas, jadi akan butuh waktu yang lama untuk dapat menyelesaikan berbagai keluhan itu. Maka itu, mereka meminta bantuan provinsi juga,” sebutnya.
Politikus PDIP itu mencontohkan jalan nasional dan jalan provinsi menuju Kubar – Mahulu. Banyak titik pada jalan tersebut myang mengalami kerusakan berat. Kondisi ini, diperparah dengan meningkatnya jumlah jalan rusak setiap tahunnya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Penggunaan Telemedicine dalam Layanan Kesehatan
Minimnya perhatian pemerintah, membuat warga berinisiatif membuka atau membangun jalan dengan menggunakan anggaran desa. Namun keterbatasan anggaran membuat pembangunan jalan belum dapat diselesaikan.
“Banyangkan ini untuk jalan umum loh, bukan jalan yang diperuntukkan buat mengangkut hasil panen. Harusnya pemerintah malu, karena bagaimanapun jalan umum itu kewajibannya pemerintah. Warga sudah lelah mengeluh sehingga mereka harus berbuat mesti dengan segala keterbatasannya,” ucapnya.
Ia menambahkan warga juga meminta agar jalan penghubung Kubar – Mahulu agar segera diselesaikan karena dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, karena hanya keduanya yang belum memiliki akses penghubung yang memadai.
Baca Juga: DPRD Kaltim: BUMD Perlu Dikelola dengan Transparan
“Dari 120 km panjang keseluruhan jalan penghubung, baru sekitar 15 km yang baru diaspal, karena itu warga minta diprioritaskan Tahun 2024,” paparnya.
Untuk pembangunan drainase perlu menjadi atensi, karena merupakan solusi pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir di Simpang Barong, Kubar. Kawasan tersebut menjadi langganan banjir saat hujan deras. (ADV/DPRD Kaltim)