apahabar.com, BANJARMASIN – Tensi politik jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel, 9 Juni, tak kunjung mereda. Teranyar, sejumlah dugaan kecurangan di zona PSU kembali ditemukan relawan Denny Indrayana-Difriadi Darjat (H2D).
Karenanya, siang tadi, Sabtu (10/4), calon Gubernur Kalsel nomor urut 02 itu untuk sekian kalinya mendatangi Kantor Bawaslu Kalsel, Jalan RE Martadinata, Kota Banjarmasin.
Mantan wakil menteri hukum dan HAM itu hanya datang sekejap. Menyampaikan sejumlah temuannya ke awak media, setelah itu balik kanan.
Laporan temuan relawannya hanya Denny sampaikan melalui tim hukumnya. Laporan tersebut berupa bakul purun atau tas anyaman berisi sembako yang bertuliskan ‘Bakul Paman’.
“Saya datang ke Bawaslu sekarang lebih kepada protes,” ucap Denny.
Ya, Denny masih tak mau bertemu dengan komisioner Bawaslu. Apa yang dilakukan Denny sebagai civil disobedience atau perlawanan sipil. Sikap dinginnya bentuk protes terhadap lembaga pengawas pemilu yang dianggap kurang maksimal menindaklanjuti laporan dugaan sejumlah pelanggaran. .
Toh pemberian klarifikasi yang sebelumnya diminta Bawaslu sebanyak dua kali telah disampaikannya secara tertulis kemarin, Jumat (9/4).
Meski begitu, Denny banyak membeberkan temuan dugaan kecurangan yang dominan mengarah kepada politik uang. Termasuk adanya dugaan keterlibatan para aparat pemerintah.
“Hari ini saya memutuskan datang lagi ke Bawaslu karena melihat di lapangan kembali masif berbagi dugaan pelanggaran yang sifatnya sangat merusak,” bebernya.
Temuan itu didapatkan di wilayah-wilayah yang saat ini ditetapkan sebagai pelaksanaan PSU khususnya di Kabupaten Banjar. Lalu apa saja temuan dugaan kecurangan tersebut?
Pertama, ratusan bakul bertuliskan ‘bakul paman’ di salah satu rumah warga berinisial GN di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar pada Jumat (9/4) kemarin.
“Tim kami sudah turun ke daerah Martapura. Di sana ditemukan ada 100 bakul yang siap dibagikan di daerah Tambak Baru. Sangat jelas di wilayah PSU sangat jelas ada nilainya,” bebernya.
Kemudian soal aksi borong dagangan di warung-warung yang menurut Denny itu salah satu modus dari politik uang. Hingga adanya pembagian duit dengan berbagai nominal ke masyarakat.
Denny Singgung Keberadaan ‘Tim Dozer’ di PSU Pilgub Kalsel, BirinMu Buka Suara
Belum cukup, Denny juga mengendus keterlibatan aparat pemerintah dari level bawah hingga atas. Para aparat pemerintah ini digerakkan untuk menggalang suara guna memenangkan salah satu paslon.
“Saya mendengar mantan kepala dinas yang saat ini di Jakarta inisial H itu mengumpulkan kepala dinas di Jakarta. Kepala badan, di sini juga dikumpulkan jadi apa? Pemanfaatan penyelenggara aparat pemerintahan,” katanya.
“Di desa model kerja tim yang disebut Tim Dozer, Tim Dozer ini tim yang pernah memenangkan salah satu pasangan di Tanah Bumbu berafiliasi dengan salah satu perusahaan di sana yang sedang bermasalah pajak dengan KPK. Ini tim yang turun di wilayah PSU,” jelas Denny.
Dari informasi yang didapat Denny, bahwa metode tim tersebut bekerja dengan cara mengandalkan politik uang. Di mana para kepala desa digaji hingga Rp5 juta sebulan. Sementara RT digaji Rp2,5 juta/bulan.
“Tugasnya untuk mencari suara di pemilih. Saya sudah keliling Mataraman, Aluh-Aluh, saya sudah ketemu RT-RT yang mengaku memang mendapat tawaran gaji bulanan itu, minimal untuk tiga bulan. Dan ini money politics lagi,” ujarnya.
Lebih jauh, Denny juga menerima informasi bahwa pergerakan itu tak hanya merambah kepada aparat pemerintah. Bahkan mulai menyasar ke tokoh agama.
“Tadi malam saya mendapat telepon dari salah satu ulama yang tak mau disebutkan namanya, ada upaya menyerahkan amplop kepada ulama untuk mendukung dengan modus salat hajat dan seterusnya,” bebernya.
Respons Bawaslu
Bawa ‘Paman Bakul’, Denny Indrayana Kembali Datangi Bawaslu Kalsel
Terakhir, yang menarik perhatiannya juga soal penempelan stiker bertuliskan ‘Ayo ke TPS’. Di stiker itu ditulis jumlah pemilih di setiap rumah. Stiker itu, ujar Denny, merupakan cara mengidentifikasi pemilih untuk menerima duit.
“Banyak ditemukan di Aluh-Aluh Pasar, banyak rumah bertempel stiker yang dimaksud. Sampai ke pelosok-pelosok desa juga banyak ditemukan. Ini modus mengidentifikasi pemilih pada saatnya ada drop duit, sesuai informasi yang saya dapatkan duit itu akan didrop sebanyak tiga kali. Yang totalnya dari Rp500 ribu sampai Rp1 juta,” imbuhnya.
Menanggapi itu, Komisioner Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie buka Suara. Aldo, sapaan akrab Azhar bilang, Bawaslu akan segera melakukan kajian sebagai proses awal laporan ‘Bakul Paman’.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
“Ada sembako yang dibungkus dengan bakul. Lokasinya tadi disampaikan di Kabupaten Banjar. Kami masih melakukan proses kajian awal. Terkait terpenuhinya syarat formil dan materiilnya,” ujar Azhar.
Sementara untuk proses pembuktiannya dilakukan di lima hari kerja sejak laporan masuk. Toh jika dugaan pelanggaran tersebut mengarah ke pidana pemilu pihaknya akan siap memproses pembahasan di Sentra Gakkumdu.
Selain itu, Azhar bilang, untuk laporan yang disampaikan hanya sebatas ‘Bakul Paman’. Sedang temuan dugaan pelanggaran lain, seperti penempelan stiker, hingga adanya dugaan keterlibatan aparat pemerintah masih belum disampaikan.
Sebelumnya, MK memerintahkan KPU Kalsel menggelar pemungutan suara ulang terhitung 60 hari sejak putusan dibacakan Jumat 19 Maret kemarin.
MK memerintahkan PSU di 7 kecamatan, 3 kabupaten dan kota di Kalsel, yakni Banjarmasin, Banjar, dan Tapin, karena menemukan kejanggalan dalam pemungutan suara sebelumnya. Walhasil, meminjam data masing-masing KPU di tiga daerah itu, baik Denny Indrayana-Difriadi Darjat dan Sahbirin-Muhidin bakal memperebutkan 266.757 suara pemilih.