apahabar.com, JAKARTA - KPK angkat bicara soal temuan PPATK terkait Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke partai politik.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta agar PPATK segera melaporkan hasil temuannya itu jika memang terindikasi adanya tindakan korupsi.
"Kami tidak mau berandai-andai. Silakan saja kalau benar berasal dari dugaan korupsi, PPATK laporkan ke KPK" ujar Ali kepada apahabar.com, Senin (14/8).
Baca Juga: DPR Wanti-wanti PPATK Soal Aliran Hasil Kejahatan Rp1 Triliun ke Parpol
Menurutnya data yang dimiliki PPATK soal transaksi mencurigakan Rp1 trilun itu hanya sekadar data dari intelijen keuangan.
"Data PPATK itu bukan alat bukti. Itu masih data intelijen keuangan," ungkap Ali Fikri.
Menurutnya, PPATK harus bisa membuktikan secara rinci dari hasil temuannya itu. Apakah ada unsur tindak pidana korupsi atau tidak di dalamnya.
Ia bahkan menegaskan bahwa wewenang KPK hanya menangani tindak pidana korupsi.
"Wewenang KPK hanya korupsi. Sedangkan sumber pidana asal TPPU itu ada dua puluhan lebih dan bukan wewenang KPK," pungkasnya.
Baca Juga: PPATK Temukan Rp1 Triliun Hasil Kejahatan Mengalir ke Parpol
Sebelumnya, PPATK menemukan Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke sejumlah partai politik.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu, beberapa waktu yang lalu.
"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik," kata Ivan, Selasa (8/8).
Baca Juga: Bawaslu Belum Kantongi Temuan PPATK Rp1 Triliun Mengalir ke Parpol
Ivan menambahkan bahwa PPATK berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan. Sebab disinyalir tak ada satu peserta pemilu yang bersih dari kejahatan.
"Karena PPATK sekarang sedang fokus pada green financial crime, ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah, kami menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar," jelasnya.