bakabar.com, KANDANGAN - Ketegangan antara warga Desa Bangkau Kecamatan Kandangan dan sebagian warga Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan memanas pada Jumat (09/01/2026) sore.
Konflik terkait operasional angkutan umum yang dianggap menimbulkan perselisihan dan ketidaknyamanan tersebut mendorong aparat kepolisian, pemerintah desa turun langsung melakukan mediasi di Kantor Desa Bangkau sekitar pukul 16.00 WITA.
Kapolsek Kandangan, AKP I Putu Suardika memimpin langsung penanganan laporan tersebut bersama anggota Polsek, Pamapta Polres HSS, Sat Intelkam, Sat Reskrim, serta perwakilan Dit Polairud Polda Kalsel dihadiri Kepala Desa Bangkau Syamsudin beserta aparat desa dan warga setempat.
Warga Desa Bangkau menyampaikan sejumlah keluhan yang dinilai memicu ketegangan di wilayah mereka. Masyarakat menuding adanya intimidasi dari pengemudi angkutan berbayar terhadap layanan angkutan gratis yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS sejak 3 Januari lalu.
Selain itu, tarif angkutan berbayar yang mencapai Rp10.000 sekali jalan atau Rp20.000 pulang-pergi dianggap memberatkan, terlebih sebagian armada berasal dari warga Desa Muning Baru.
Warga meminta kepada aparat kepolisian segera menertibkan aktivitas tersebut masyarakat di tepi jalan yang kerap menghambat arus lalu lintas, serta meminta pengemudi angkutan berbayar tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi demi keselamatan pengguna jalan.
Kapolsek Kandangan AKP I Putu Suardika menjelaskan bahwa layanan angkutan gratis memang terbatas hanya dua unit, sehingga menimbulkan antrean dan potensi gesekan di lapangan.
Pihaknya menegaskan bahwa telah berkoordinasi dengan Camat Kandangan dan akan meminta Pemkab HSS menambah armada demi mencegah konflik berkepanjangan.
“Kami minta warga Desa Bangkau tetap tenang, menahan emosi, dan menyampaikan setiap keluhan lewat Kepala Desa agar ditindaklanjuti dalam forum resmi Forkopimcam,” ujar AKP I Putu Suardika dalam pertemuan tersebut.
Ia juga memastikan kepolisian akan melakukan langkah preemtif berupa imbauan dan pengaturan di lapangan, terutama terkait keselamatan lalu lintas dan penggunaan jalan oleh masyarakat.
AKP I Putu Suardika menyampaikan bahwa perselisihan dipicu kurangnya armada angkutan gratis, sehingga memunculkan persaingan dengan angkutan berbayar.
Diketahui, Pemkab HSS telah menyediakan dua unit armada angkutan khusus untuk membantu masyarakat menyeberang di titik jalan yang terendam, baik dari arah Kandangan menuju Nagara maupun sebaliknya.