apahabar.com, BANJARBARU – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Rudy Harahap meminta atensi seluruh kepala daerah di daerah setempat menganggarkan pengendalian inflasi.
Selain itu, para kepala daerah juga diminta mengambil langkah strategis dan kolaboratif. Permintaan itu disampaikan melalui surat atensi ke gubernur, bupati dan wali kota di Kalsel.
Rudy menyebut, hal ini merupakan hal serius untuk menekan inflasi di Kalsel. Khususnya di Kotabaru yang sudah kritis di atas 6 persen.
Dalam atensinya, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel menegaskan, pemerintah daerah dan desa harus mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi.
Selain itu kata Rudy, pemerintah daerah dan desa yang akan dibantu oleh BPKP, harus mengidentifikasi risiko. “Dan menyusun strategi mitigasi risiko dalam pengendalian inflasi di daerah,” katanya, Jumat (2/9).
“Juga harus mengimplementasikan strategi mitigasi dan melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk pengendalian inflasi daerah,” paparnya.
Menurutnya, ini harus menjadi isu prioritas para kepala daerah di Banua, seperti ketika menghadapi pandemi Covid-19.
“Jangan cuek-cuek saja, menganggap kondisi sekarang aman saja," tandasnya.
Sementara, inflasi Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk deretan nasional. Bahkan, indeks harga konsumen kini berada di kisaran 6,65 persen.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan langkah yang dilakukan akan memasukkan isu inflasi itu ke dalam daftar program skala prioritas kepala daerah agar dapat diselesaikan.
"Berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel," katanya.
Untuk mengentaskan inflasi di Banua tegas Fajar, Pemprov Kalsel dalam hal ini pihaknya akan mengeluarkan belanja tak terduga (BTT) jika diperlukan.
Sebenarnya, kata Fajar, hal ini penanganannya sama seperti pandemi Covid-19. Program jangka pendeknya bagi pemda soal cabai dan bawang merah.
Tentu menurutnya dapat melibatkan TNI/Polri untuk kepentingan masyarakat melalui menanam yang bisa dimulai di pekarangan rumah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Imam Subarkah mengungkap, selain Kotabaru, Tabalong serta Banjarmasin ternyata juga tercatat mengalami inflasi.
Dirinya menyebut, beberapa program dapat mencegah dan menekan angka inflasi.
"Pastinya kami akan turut mendukung pemprov dalam melakukan pengalian tersebut," ujarnya.