apahabar.com, PALANGKARAYA – Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) rencananya pada Minggu (31/3/2019) akan datang ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk melakukan peninjauan sekaligus penilaian sebagai wilayah alternatif pusat pemerintahan/ibu kota RI.
“Kedatangan mereka untuk mengumpulkan data yang diperlukan terkait wacana Palangka Raya menjadi ibu kota pemerintahan,” kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri, di Palangraya seperti dilansir Antara, Jumat (29/3/2019).
Tim dari Kemenko Polhukam RI nantinya akan mengumpulkan data untuk digunakan sebagai bahan penilaian terkait kesiapan Palangkaraya dari sisi politik, hukum maupun tingkat keamanannya.
Fahrizal menyebut, dalam kegiatan tersebut nantinya selain diikuti organisasi perangkat daerah terkait di lingkup pemerintah provinsi, juga akan melibatkan perwakilan korem, polda, Pemkot Palangkaraya, Pemkab Katingan dan Gunung Mas serta instansi teknis terkait lainnya.
“Pada kesempatan itu, kami akan menyampaikan kondisi keamanan dari sisi penilaian pertahanan, sehingga pada akhirnya Palangkaraya benar-benar dinyatakan layak menjadi ibu kota pemerintahan,” ujarnya pula.
Baca Juga:Debat Capres Angkat Tema Kebijakan Luar Negeri, Ini UsulanPCINU Tiongkok
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, saat ini Palangkaraya sebagai calon ibu kota pemerintahan masih menjadi kandidat terkuat. Berdasarkan penilaian pemerintah pusat masih unggul jika dibandingkan wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Sebelum rencana kedatangan Kemenko Polhukam tersebut, penilaian juga pernah dilakukan pada pertengahan tahun 2018 lalu oleh Badan Informasi Geospasial. Pada waktu itu tim yang diturunkan terbagi menjadi tiga untuk melakukan pemetaan.
“Pemetaan dilakukan terhadap sekitar 300 ribu hektar lahan yang kami siapkan untuk wacana ibu kota pemerintahan ini, untuk kemudian dibuatkan perencanaan ke depannya,” kata Fahrizal.
Kedatangan Badan Informasi Geospasial merupakan permintaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Kami pun meminta kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat secara umum, untuk berpartisipasi serta mendukung wacana pemindahan ibu kota pemerintahan ke Palangkaraya agar bisa terwujud,” pungkasnya.
Baca Juga: Posisi Jokowi-Ma'ruf Terus Menguat
Editor: Aprianoor