apahabar.com, BANJARMASIN – Dalam setahun, dua kali sudah Pemprov Kalsel memasang status siaga darurat banjir. Ilegal logging sebagai biang banjir dibantah pemerintah kabupaten.
Selain curah hujan tinggi, banjir ditengarai akibat daerah aliran sungai (DAS) yang kian kritis. Area tutupan hutan terus berkurang, sementara daerah-daerah resapan air sudah beralih fungsi. Lantas, apa respons Pemprov Kalsel?
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar angkat bicara. Tahun ini, kata dia, sudah ada upaya normalisasi sungai. Alokasi anggarannya berasal dari Balai Wilayah Sungai.
"Tahun depan juga ada upaya yang sama ditambah dengan pembangunan kolam regulasi yang dikerjakan sampai ke tahun 2023," ungkapnya, tanpa menjelaskan secara rinci di mana bakal lokasi pembangunan.
Kolam dimaksud merupakan metode terbaru Kementerian PU mengurangi risiko banjir. Upaya serupa juga dilakukan di Makassar, Sulsel.
Lewat kolam regulasi, pengendalian banjir wilayah hilir dilakukan dengan cara mengatur aliran sungai. Kolam ini akan menyimpan air untuk sementara waktu selama puncak banjir melalui pelimpah (spillway) dan mengalirkannya kembali ke hilir sungai melalui pintu pengatur (metode gravitasi) dan pompa.
Roy bilang total anggaran yang digelontorkan Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai mencapai Rp350 miliar.
Pemprov, kata dia, diminta membantu proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek tersebut.
Hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, keberadaan embung-embung di wilayah hulu sungai cukup memegang peranan penting.
Hal itu termasuk upaya jangka menengah dalam penanggulangan banjir, khususnya di HST.
"Sekarang desainnya sedang dikerjakan oleh Kementerian PU dan Pemprov Kalsel sendiri," tandas Roy saat menghadiri Festival Akselerasi & Transformasi Ekonomi Digital Terkini (ANTASARI) dan Pengukuhan TP2DD di Banjarmasin, Senin (29/11).
Bantah Tambang Liar
Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan Kolam Regulasi Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Foto: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI
Dalam kesempatan itu, turut hadir Wakil Bupati HST Mansyah Saberi. Awak media sempat mewawancarai sang wabup.
Disodorkan pertanyaan soal banjir di HST yang terjadi 4 kali dalam sebulan terakhir, Mansyah mengaku Pemkab masih akan menelusuri penyebab ini.
Namun, soal indikasi akibat maraknya pertambangan liar, dirinya membantah. Ia mengklaim bahwa saat ini sudah ada lagi kegiatan tersebut di HST.
Selain itu, Wabup HST menyatakan bahwa kawasan yang disebut-sebut bekas tambang ilegal kini sudah dilakukan penghijauan.
"Saya kira masyarakat di sana sudah memahami dan mengerti pentingnya pepohonan di hutan Meratus. Kemudian pemudanya juga sudah kita edukasi untuk menanami lokasi bekas tambang dengan pohon kopi," ujarnya.
"Alhamdulillah kopi meratus yang dikembangkan warga di sana, sekarang sudah dikenal dunia," tambahnya.
Di samping itu, dia juga berharap Bendungan Arung Hanau bisa cepat selesai guna meminimalkan luapan air di hilir.
Bendungan Arung disebut bisa menampung air sebanyak 92 juta meter kubik.
“Jadi kalau itu rampung maka permasalahan banjir sekarang ini akan selesai dengan sendirinya," klaimnya.
Data terbaru Tagana Kalsel, lima kabupaten masih terdampak banjir. Kawasan terparah adalah HST. Banjir di sana merendam lima kecamatan. Total warga terdampak mencapai 3.146 kk/10.691 jiwa.
Terparah kedua adalah Kabupaten Balangan. Di kawasan ini ada 3 kecamatan yang terendam, dengan total 1.862 kk/5.221 jiwa.
Kemudian Kabupaten Tabalong. Meski hanya satu kecamatan; Haruai, kawasan ini mencatat sebanyak 144 kk/576 jiwa yang terdampak.
Terakhir, Kabupaten Tapin di Kecamatan Binuang serta Banjar yang merendam Kecamatan Sambung Makmur dan Pengaron.
Setahun 2 Kali Kalsel Darurat Banjir, Jangan Melulu Salahkan Cuaca