apahabar.com, AMUNTAI – Kapolres Hulu Sungai Utara (HSU) memastikan tidak ada aksi sweeping truk PT Conch di wilayah hukumnya.
“Terkait adanya informasi bahwa masyarakat melakukan sweeping terhadap angkutan, tidak ada. Yang ada hanya melakukan pengaturan jalur lalu lintas satu arah atau bergantian,” kata AKBP Afri Darmawan dihubungi apahabar.com, Jumat (10/12) sore.
Menurut Afri, yang dilakukan warga sebatas pengaturan jalur lalu lintas satu arah secara bergantian karena sebagian jalan sekitar jembatan berlubang dan rusak.
“Masyarakat melakukan hal tersebut adalah bentuk antisipasi agar truk tidak berselisihan yang dari Banjarmasin arah ke kota Amuntai ataupun sebaliknya,” ujarnya.
Polres HSU, kata dia, mendorong Pemda dan stakeholders lainnya agar kerusakan jalan di Pinang Habang yang merupakan jalan provinsi segera bisa teratasi.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Plt Bupati HSU, insya Allah hari Selasa depan kita adakan rakor bersama dengan mengundang masyarakat agar bersama-sama mencari solusi ini,” jelas Afri.
Afri juga memastikan permasalahan jalan rusak penghubung kabupaten tersebut juga sudah diketahui DPRD Provinsi Kalsel.
“Rabu lalu sudah dilakukan dengar pendapat dengan pihak terkait lainnya,” pungkas mantan Kasubdit Regident Polda Kalsel ini.
Duduk perkara sweeping di halaman selanjutnya
Bak uji nyali, angkutan berat nekat melintasi Jembatan Pinang Habang, Amuntai Tengah, Kabupaten HSU yang kondisinya terus menguatirkan.
Oprit atau jalan pendekat di satu-satunya jembatan penghubung Kabupaten Tabalong dan Kabupaten HSU dengan Banjarmasin sudah retak-retak.
Tak cuma retak, pantauan terbaru apahabar.com, Jumat (10/12), permukaan oprit jembatan di ruas jalan provinsi itu sudah menurun sedalam 20 centimeter.
"Ya memang seperti itu, bagaimana kami tidak kuatir," ujarnya.
Warga bilang kerusakan oprit sudah lama mendera. Namun puncaknya pada Rabu (8/12) kemarin.
Sejumlah kades telah datang langsung ke DPRD Kalsel di Banjarmasin. Kendati begitu, sampai kini belum juga ada action dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
"Truk-truk berat dari Tabalong juga masih melintas," ujarnya.
Maka tak salah warga berinisiatif menutup setengah badan jalan menuju jembatan menggunakan batang pohon kelapa. Arus lalu lintas dibuat satu arah hingga memicu tumpukan kendaraan sepanjang 200 meter.
Karenanya, dalam waktu dekat bukan tak mungkin sweeping bakal dilakukan warga terhadap truk-truk yang diduga kelebihan tonase.
"Kami tutup ala kadarnya supaya tak dilintasi truk-truk besar lagi," ujar salah seorang warga yang berjaga.
Tak cuma penutupan secara swadaya, kini sebagian warga masih terus bergantian berjaga mengawasi jalan sembari mengatur lalu lintas.
HM Yunus, Ketua Persatuan Kades (Perkades) Amuntai Tengah bilang sudah cukup lama truk angkutan berat melintasi daerahnya.
"Sebenarnya kurang lebih 1 tahunan sudah mobil angkutan berat melintas di daerah Pinang Habang, ya karena memang merupakan jalan provinsi," ujarnya ditemui terpisah.
Tak cuma jembatan. Jalan, rumah, dan tempat ibadah warga di wilayahnya juga retak-retak. Hal inilah yang memicu rencana sweeping besar-besaran pihaknya.
"Kami masih membicarakan masalah ini ke pemerintah daerah, selagi menunggu proses dari pihak provinsi," ujar Yunus
Sejatinya, tak semua truk yang disoal oleh Perkades. Hanya truk angkutan semen dari PT Conch Tabalong. Truk-truk ini diduga melebihi ambang batas tonase.
Perkades telah menerbitkan sejumlah tuntutan kepada PT Conch. Di antaranya; menghentikan angkutan semen, hingga memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Namun sampai saat ini belum ada respons apapun dari PT Conch.
Diketahui PT Conch memiliki pabrik semen di Desa Saradang, Haruai, Kabupaten Tabalong. Rata-rata produksi hariannya mencapai lebih 22.500 ton.
Protes dari kades di HSU mulai mengalir ketika angkutan truk Conch harus memutar jalan melewati HSU lantaran Jembatan Paringin mengalami perbaikan untuk menuju Banjarmasin.
Terkait angkutan yang melebihi tonase dan dimensi kendaraan, Polres HSU bukannya diam saja.
"Selama ini juga kita sudah melakukan penilangan dalam hal pelanggaran lalu lintas," kata Afri.
Mengenai muatan truk, kendala utamanya ialah Dinas Perhubungan HSU yang tak memiliki alat pengukur muatan alat angkut sumbu terberat.
"Karena kami berharap Dishub Provinsi juga membackup," ujarnya.
Dilengkapi oleh Syarif Hidayatullah