apahabar.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur makin gencar berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pemindahan ibukota.
Setelah menyiapkan sekitar 62 ribu hektare lahan di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan lokasinya sudah dkunjungi Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah sudah dua kali berkoordinasi dengan pusat.
Baca Juga: Pengamat Sebut Kaltim Paling Berpeluang Jadi Ibukota
"Lokasi Bukit Soeharto sebagai calon ibu kota negara telah disurvei oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian kami sudah dua kali koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kesiapan kita menjadi ibukota negara," aku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Zairin Zain di Samarinda, Kamis, dikutip apahabar.com dari Antara.
Hal itu dikatakan Zairin saat ditemui setelah menghadiri open house dengan Gubernur Kaltim dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim.
Ia menceritakan bahwa dua kali pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri tersebut untuk meyakinkan tentang kesiapan Kaltim menggantikan posisi Jakarta.
Seiring wacana pemindahan ibu kota mencuat yang akan dimulai pembangunannya tahun 2020, sehingga tahun ini harus dipastikan daerah mana yang ditunjuk.
Baca Juga: Tanbu Siapkan 300 Ribu Hektar Dukung Pemindahan Ibukota
Selain Kaltim, saat ini hanya ada dua provinsi yang menjadi calon kuat menjadi ibu kota negara, yakni Provinsi Kalteng.
"Kami sudah dua kali memaparkan kondisi Kaltim dan meyakinkan pemerintah pusat bahwa Kaltim siap menjadi ibu kota negara, namun sampai sekarang memang belum ada kepastian penunjukan. Kita tunggu keputusan pusat. Kita berharap Kaltim yang ditunjuk sebagai ibu kota negara," katanya.
Adapun, pemerintah sepertinya sudah bulat untuk memindahkan ‘Monas’ dari Jakarta ke wilayah lain di luar Jawa. Namun sepertinya bukan Kalsel, melainkan Kalteng atau Kaltim.
"Sekarang alternatifnya sudah mengerucut pada dua lokasi, yakni di Kaltim atau di Kalteng. Namun pusat akan menentukan pilihannya di Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, jika Pemprov Kaltim melakukan lima langkah strategis," ujar Pengamat ekonomi yang juga Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Universitas Mulawarman Samarinda Aji Sofyan Effendi, belum lama ini.
Baca Juga: Calon Ibukota Baru, Kalimantan Paling Aman dari Tsunami, Tapi…
Lima langkah yang perlu dilakukan itu adalah, pertama, melengkapi kajian yang telah dilakukan pemerintah pusat dengan kajian versi Pemprov Kaltim.
Kemudian, masih dalam konteks dokumen kajian, yakni Kaltim mengidentifikasi dan menghitung cermat efek ikutan dari pemindahan pusat pemerintahan secara makro-mikro, seperti peluang aktivitas ekonomi terkait tenaga kerja yang terserap untuk konstruksi bangunan kementerian dalam 5-7 tahun mendatang.
Kemudian peluang sektor properti dan perumahan untuk memindahkan sekitar 1,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya, yakni lokasi terdekat dari Bukit Soeharto yang digadang-gadang sebagai lokasi strategis untuk ibukota.
Keempat, Kaltim harus melibatkan perguruan tinggi dalam pembahasan internal kesiapan sebagai pusat pemetintahan baru. Apalagi sampai sekarang belum ada FGD yang digagas Kaltim untuk menjaring aspirasi warga guna menyambut rencana ini.
Sedangkan kelima, PLN dan PDAM dilibatkan penuh menjadi bagian penting dalam setiap pembahasan rencana dan presentasi, yakni memberikan kesempatan pada mereka untuk membeberkan rencana menyambut Bukit Soeharto sebagai lokasi pusat pemerintah.
Baca Juga: Ke Bukit Soeharto, Jokowi Tatap Calon Ibukota Baru
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga syarat untuk menentukan wilayah yang akan ditetapkan sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta, sehingga berdasarkan syarat ini, maka Kaltim merupakan wilayah yang dinilai tepat.
Tiga syarat itu berdasarkan hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yakni ibu kota yang baru harus dekat dengan akses bandara internasional, dekat dengan pelabuhan laut, dan aman dari bencana alam baik gempa bumi, tsunami maupun banjir.
Dari syarat-syarat tersebut, maka Bukit Soeharto yang masuk Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ini strategis karena diapit oleh dua bandara besar, dekat dengan pelabuhan laut yang berfungsi untuk mempercepat akses pembangunan.
Dua bandara itu adalah Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Balikpapan. Kemudian Bandara APT Pranoto di Samarinda Utara, Kota Samarinda.
Baca Juga: Jokowi Kirim Sinyal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Berikutnya di Balikpapan ada dua pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Karingau yang merupakan pelabuhan ekspor, kemudian Pelabuhan Semayang yang merupakan pelabuhan untuk kapal penumpang. Bahkan Samarinda pun ada dua pelabuhan, yakni khusus kargo dan pelabuhan khusus penumpang.
Dari sisi keamanan pun kawasan ini sudah memilikinya karena tidak ada tsunami, gempa bumi, tidak ada gunung aktif. Bahkan jalan tol Balikpapan-Samarinda pun segera rampung sehingga menjadi modal untuk percepatan akses transportasi.
Editor: Fariz Fadhillah