Sektor Kesehatan

Kaltim Alokasikan 10 Persen APBD 2024 untuk Sektor Kesehatan

Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar 10 persen dalam APBD-nya untuk sektor kesehatan di 2024.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji bicara soal anggaran kesehatan 2024. Foto: Istimewa

apahabar.com, SAMARINDA - Sektor kesehatan di kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi bagian penting yang membutuhkan perhatian pemerintah. Hal itu diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Hal ini terlihat dari alokasi anggaran sebesar 10 persen dalam APBD Kaltim 2024. Jika sesuai rencana APBD kaltim 2024 sebesar Rp 20,67 triliun, maka alokasi sektor kesehatan mencapai 2,6 Triliun.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengungkapkan besaran alokasi anggaran untuk sektor kesehatan tersebut perlu diikuti dengan perencanakan dan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: DPRD Kaltim Mediasi Konflik Kelompok Tani dan PT. Berau Coal

Seno Aji meminta pemerintah untuk memperhatikan sektor kesehatan, terutama untuk layanan di tingkat desa dengan kehadiran Puskesmas.

Masyarakat sangat membutuhkan layanan Puskesmas sebagai tempat terdekat ketika ada masalah dengan kesehatan. Persoalan lainnya, kata Seno Aji, adalah masalah BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial). Karena masih banyak warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

“Ya, sebenarnya dua masalah itu cukup penting ya,” ujar Seno Aji.

Baca Juga: Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta Pemerintah Tertibkan Parkir Liar

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi informasi tentang jaminan kesehatan kepada masyarakat Kaltim secara luas, sehingga mereka dapat dengan mudah mengaksesnya.

“Masih banyak masyarakat kita yang kurang paham tentang jaminan kesehatan, karena informasi yang tidak merata. Makanya, perlu sosialisasi yang lebih intens,” paparnya.

Baca Juga: TKA Meninggal di Smelter Nikel, DPRD Kaltim Akan Panggil PT KFI

Seno berharap pemerintah dan OPD dapat berkolaborasi dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

“Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang kesulitan mendapat akses jaminan kesehatan,” harapnya.

Di beberapa kabupaten dan kota, yang muncul di media massa adalah keinginan masyarakat agar Puskesmas ditingkatkan fasilitasnya seperti untuk rawat inap. Apalagi untuk daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. (ADV/DPRD kaltim)