apahabar.com, BANJARMASIN – Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menuding jika Kalsel sudah darurat ruang dan bencana ekologis.
“Banjir yang melanda Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru jadi salah satu indikatornya,” sebut Kis kepada apahabar.com, belum lama ini.
Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Lambung Mangkurat (PPISD ULM) menyebut genangan banjir di Tanbu mencapai 4.252 hektar.
Banjir ditengarai bukan hanya faktor cuaca ekstrem, melainkan degradasi lingkungan akibat tambang batu bara.
Di Tanbu, meminjam catatan Walhi, 79 persen wilayahnya sudah dibebani izin tambang (63%) dan Sawit (16 %).
Sementara, dari 3,7 juta hektar total luas lahan, nyaris 50 persen wilayah Kalsel sudah dikuasai oleh perizinan tambang dan kelapa sawit.
Kini, Kalsel adalah salah satu alternatif dari ibu kota negara. Di samping Kaltim, dan Kalteng.
Mengenai tudingan Walhi tadi, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata usai Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota di Novotel Banjarbaru, Senin kemarin, enggan berkomentar banyak.
Ia menyebut telah mengantongi data-data mengenai kawasan tersebut. Namun, ia enggan menyebutkan lokasi pastinya.
“Kan ada dua titik. Ini kan merupakan isu sensitif. Kita tak mau komentar lah terkait itu,” pungkas Deputi Rudy, kepada apahabar.com.
Dalam Dialog Nasional itu, Kis merasa kecewa lantaran tak diberikan kesempatan berpendapat mengenai kondisi Kalsel sesungguhnya.
“Yang jadi masalah kala itu tak ada narasumber dari masyarakat sipil. Waktu pun begitu singkat,” sesalnya.
Kis menilai perlu pertimbangan matang jika ingin memindahkan ibu kota RI ke Banua.
Kalau memang komitmen, Pemprov Kalsel dan Pemerintah Pusat harus membentuk tim khusus, yang melibatkan semua pihak.
“Termasuk masyarakat sipil,” ujar Kisworo dihubungi, Selasa (16/7) siang.
Di Kalsel, sambung Kis, masih banyak terjadi konflik. Mulai dari lahan, agraria, tenurial, dan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
“Konflik yang ada saja masih belum selesai. Jangan sampai hanya menambah konflik baru. Harusnya ini harus memperhatikan keselamatan rakyat dan lingkungan,” tegasnya.
Di samping itu, Kis juga mengingatkan pentingnya menjaga pegunungan Meratus sebagai calon ibu kota baru. Apalagi, Meratus merupakan atapnya Kalsel.
Lokasi pasti ibu kota baru di Kalsel pun masih bias. Kalau memang nantinya terletak tepat di kaki pegunungan Meratus, maka Meratus menjadi kunci keselamatan calon ibu kota.
“Di samping merencanakan Kalsel sebagai ibu kota, pemerintah harus tetap menjaga kelestarian Meratus,” cetusnya.
“Kemudian, juga perlu adanya pengakuan masyarakat hukum adat Meratus di Kalsel. Sehingga menjadi PR utama yang mesti diselesaikan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan.
Proses pemindahan ibu kota negara pada 2019 sebagai keputusan. Tahun 2020 sebagai proses perencanaan. 2021-2023 proses pembangunan, dan mulai pemindahan pusat pemerintahan 2024.
Dari anggaran sebesar Rp466 triliun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, sebagiannya akan dialokasikan untuk reforestasi hutan yang gundul.
Bappenas mengakui jika Pulau Kalimantan sudah terjadi deforestasi akibat pertambangan batu bara dan perkebuna kelapa sawit.
Baca Juga: Alasan Kuat Paman Birin Pede Kalsel Jadi Ibu Kota RI
Baca Juga: Kalimantan Jadi Ibu Kota RI, Cuncung: Dayak Meratus Jangan Khawatir
Baca Juga: Bekas Menteri SBY Wanti-Wanti Rencana Jadikan Kalsel Ibu Kota RI
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah