apahabar.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, jangan sampai ada penumpang gelap. Azwar sapaannya, tidak ingin ada penumpang gelap saat pengumpulan data jumlah tenaga honorer.
Ia mengatakan, selama kegiatan penyamaan data bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), sering munculnya penambahan data baru yang dilakukan oleh para Bupati.
"Data yang baru ini, konon saya dengar, dimasukan menggunakan cara-cara tidak benar," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/9).
Ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan audit terkait data-data tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan jumlahnya sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.
Ia menyatakan, pihaknya akan melakukan audit bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit diperlukan untuk memastikan kembali data yang sudah diterima.
Jika terjadi penambahan data saat melakukan audit tersebut, maka akan ada konsekuensi hukum yang akan diterima.
"Audit data yang akan kita catat bersama sekretariat daerah dan nanti kepala daerah akan dimintai pertanggungjawaban mutlak," ungkap Azwar.
Azwar menyatakan bahwa proses tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa ke depannya, setiap daerah dapat memiliki kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih baik.
Terkait ASN di Papua, MenpanRB menyatakan, sedang menyiapkan rencana untuk memastikan 80 persen ASN di wilayah Papua, merupakan warga aslinya.
Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar langsung merespon terkait rencana 80 persen ASN Papua untuk warga asli.
Tonny panggilannya, menyatakan rencana 80 persen tersebut bagus untuk pemberdayaan penduduk asli. Tapi terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan.
Masalah pertama adalah daerah Papua saat ini, sedang dalam situasi yang kurang aman, sehingga dapat meresahkan warganya untuk keluar dan bekerja.
"Ada kasulitan di daerah (Papua). Siapa yang mau tinggal di tempat yang tidak aman," ujar Tonny.
Masalah kedua adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) warga Papua. Ia menyatakan bahwa saat ini, kualitas SDM Papua masih belum memadai.
Menurut Tonny, walaupun skor penilaian seleksi diturunkan, tetap saja banyak warga Papua yang tidak diterima saat penerimaan ASN.
Tonny mengatakan, pemerintah pusat perlu untuk membuat regulasi khusus untuk wilayah Papua, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada.