apahabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mendorong internal Mabes TNI segera menegakkan mekanisme pengawasan.
Sebab, ada banyak anggota TNI yang melakukan tindakan indisipliner seperti tindakan arogansi dan main hakim sendiri, serta tindakan brutal lainnya.
"Pertama mulai dari pengawasan pimpinan, sejauh mana pengawasan itu efektif dilakukan," ujar Gufron kepada apahabar.com, Rabu (30/8).
Selanjutnya yang kedua, ia meminta agar internal TNI bertindak tegas dalam menegakkan hukum kepada anggotanya yang terlibat kasus apapun, dan dibiarkan begitu saja.
Baca Juga: Identitas 3 Aktor Brutal TNI: Anggota Protokoler, Topografi dan Kodam
Ia juga menyoroti beberapa kasus yang selama ini terjadi seperti keterlibatan anggota TNI dalam kasus kekerasan yang dibiarkan begitu saja, sehingga berulang terus menerus.
"Jadi selama persoalan itu tidak diatasi, maka anggota terus mengulang lagi," tegasnya.
Selanjutnya, Gufron menilai penggunaan diksi oknum TNI dalam kasus yang melibatkan anggotanya tidak pas, karena memang mereka berasal dari institusi tersebut.
Baca Juga: Aksi Brutal TNI, Pengamat Militer: Sepakat UU Nyawa Dibayar Nyawa!
Penggunaan kata oknum itu seakan-akan ada proses individualisasi atau persoalan individu. Padahal, dalam sejumlah kasus, persoalannya bukan dari individu, ada juga yang persoalan yang sifatnya organisasional yang struktural.
"Bagaimana misalnya komandan melakukan pengawasan kontrol, kemudian juga ada masalah instrumental tadi terkaitan dengan belum nya direvisi UU Nomor 31 Tahun 1997," tuturnya.