bakabar.com, MARABAHAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (19/3).
Rakor dihadiri seluruh kepala daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi, juga berhadir bersama Ketua DPRD Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) H Zulkipli Yadi Noor.
Adapun tujuan kegiatan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, setelah seluruh kepala daerah resmi dilantik.
"Komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan menjadi aspek utama yang harus diperkuat pascapelantikan," tegas Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rakor.
Bahkan Setyo mengusulkan agar tema penguatan kepala daerah diubah menjadi komitmen kepala daerah sebagai bentuk penegasan bahwa pemimpin perlu menjaga integritas mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo juga menaruh perhatian khusus kepada pengawasan Dana Desa. Meskipun masih kecil, Dana Desa tetap berpotensi disalahgunakan kalau tidak dikelola dengan baik.
"Tentunya dibutuhkan kolaborasi antara kepala daerah, DPRD, serta instansi penegak hukum untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi," beber Setyo.
"Meskipun tidak selalu terlihat di lapangan, KPK terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan," tegasnya.
Lebih lanjut Setyo juga mengungkapkan keprihatinan terhadap rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) di bidang pengadaan barang dan jasa.
Hal lain adalah perbaikan pengelolaan anggaran daerah untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
"Perbaikan sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat akan berkontribusi kepada peningkatan IPK. Ini sangat dipengaruhi oleh faktor demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan," jelas Setyo.
“Semua kepala daerah sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pemilihan. Selanjutnya yang terpenting adalah menjaga komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik," sambungnya.
Menanggapi arahan Ketua KPK, Bahrul menyampaikan kesiapan untuk menjaga integritas dan komitmen selama memimpin Batola.
"Kami hadir dengan semangat untuk menyamakan persepsi dan sebagai bukti integritas kami", tegas Bahrul.
"Bersama DPRD Batola, kami siap menjaga marwah pemerintahan dan akan menjaga komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Batola," tutupnya.