apahabar.com, BALIKPAPAN – Lima Gubernur di Pulau Kalimantan berkumpul di Balikpapan pada 19-20 Agustus 2019. Menjadi menarik, pada hari kedua ada agenda dialog pemindahan ibu kota negara.
“Bapak Menteri berkenan menyisipkan acara dialog tentang pemindahan IKN yang sedianya akan diagendakan pada hari kedua,” ujar Kasubdit Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas Yudianto, dikutip dari laman resmi Humas Pemprov Kaltim, Senin (19/8).
Menurut Bappenas, pemindahan ibu kota negara merupakan bagian dari proyek besar RPJMN 2020-2024.
Para Gubernur sendiri sebagai peserta Konsultasi Regional untuk Wilayah Kalimantan mengenai Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Juga hadir bupati dan wali kota, para akademisi dan perwakilan perguruan tinggi, dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil.
Konsultasi regional dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Seperti dikatakan Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Parulian Silalahi di Balikpapan, dikutip dari Antara.
Rapat konsultasi itu sendiri untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan.
Kegiatan serupa, lanjut Silalahi, merupakan tahapan penting dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Konsultasi regional untuk Jawa Bali di Surabaya, regional Sulawesi di Manado, regional Sumatera di Medan, regional Maluku dan Papua di Sorong, dan regional Nusa Tenggara di Labuan Bajo.
Khusus di Kalimantan, akan digali permasalahan yang menghambat pertumbuhan dan investasi. Juga pengembangan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan, pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi, dan pelayanan dasar.
Selain itu peningkatan kualitas dan daya saing manusia; revolusi mental; isu bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup; stabilitas polhuhankam dan pelayanan publik, serta pemindahan ibu kota negara.
Potensi sumber daya alam di Pulau Kalimantan amatlah besar. Namun demikian potensi itu tidak serta merta menyejahterakan. Potensi itu diikuti pula sejumlah persoalan, seperti masalah lingkungan.
Karena itu rapat konsultasi regional membahas tujuh agenda pembangunan, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Rancangan awal RPJMN 2020-2024 ini akan menjadi acuan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Untuk pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Secara umum, RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan Rasio Gini mencapai 0,370-0,374.
Untuk mempertajam fokus dan pengendalian program, RPJMN 2020-2024 akan disusun bersama Major Project 2020-2024 yang memuat proyek-proyek strategis dan terintegrasi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan masyarakat.
Baca Juga: Seandainya Kaltim Ibu Kota Negara, Pengamat: Investasi di Kalsel akan Meningkat!
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Kalbar Klaim Paling Diuntungkan
Baca Juga: Prabowo Subianto Soal Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Baca Juga: Ibu Kota, Lautan Asap, dan Cakar Pertambangan
Editor: Fariz Fadhillah