apahabar.com, SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor sepakat dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menyederhanakan regulasi lewat omnibus law.
Menurut Isran, tak sedikit peraturan pusat yang saling bertentangan dan berdampak kurang sehat terhadap iklim investasi di Indonesia.
“Masih banyak peraturan pusat yang harus dievaluasi. Banyak peraturan menteri satu dan menteri yang lain saling berbenturan. Tentu ini tidak baik untuk investasi di daerah,” kata Isran di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju, Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu (13/11).
Untuk revisi terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur, Isran mengatakan masih perlu kajian dan pendalaman.
“Kalau yang sudah bagus untuk kepentingan sosial masyarakat, tetap saja,” ucap Isran.
Omnibus Law merupakan gabungan aturan yang akan mengatur sistem perizinan.
Nantinya, perizinan tidak lagi langsung diserahkan kepada kementerian atau lembaga melainkan langsung ke presiden
Tengah Oktober kemarin, pemerintah merampungkan ketentuan Omnibus Law. Saat ini tinggal menunggu pembahasan dengan anggota DPR.
Omnibus law, seperti disampaikan Presiden Jokowi, sekaligus akan merevisi 70 peraturan pusat menjadi satu peraturan. Ini salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menyederhanakan regulasi.
Seperti diketahui, dampak perang dagang China dan Amerika Serikat, sebanyak 23 usaha besar China akan memindahkan investasi mereka ke Vietnam. Sepuluh usaha besar yang lain akan memindahkan uang besar mereka ke Kamboja, India, Malaysia dan Thailand.
“Kira-kira kenapa kok gak ada yang ke Indonesia? Ini pasti karena ruwetnya perizinan pusat dan daerah. Makanya yang ruwet-ruwet ini harus kita bereskan,” kata Jokowi pada kesempatan sebelumnya.
Jokowi pun memberi peluang untuk mendorong percepatan investasi ini. “Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata saja. Tanda tangani izinnya. Pihak keamanan juga harus bantu. Semua harus bantu,” seru Jokowi.
Begitu pula, dengan investasi terkait produk subtitusi impor yang akan dibangun. Kepala daerah dan menteri diminta Jokowi untuk tidak mempersulit.
“Fokus utama kita adalah penciptaan lapangan kerja. Untuk itu tentu kita butuh investasi besar. Makanya perizinan yang ruwet-ruwet ini harus dibereskan semua,” tegas Jokowi. (*)
Baca Juga: Mahfud Bantah Pemerintah Kecolongan Soal Bom Medan
Baca Juga: Polisi Beberkan 6 Korban Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan
Baca Juga:Jokowi: Negara Ini Sudah Kebanyakan Peraturan
Baca Juga: Ditawari Jadi Bos di BUMN, Ahok Mengaku Siap
Editor: Fariz Fadhillah