apahabar.com, SAMARINDA – Pelabuhan Kariangau Balikpapan yang sudah bisa digunakan dirasa masih belum maksimal dalam pengoperasiannya.
Pemerintah Provinsi Kaltim menyadari perlu sosialisasi mendalam guna memacu aktifitas ekspos sekaligus mengundang partisipasi para pelaku ekspor memanfaatkan Terminal Peti Kemas (TPK) Karingau tersebut.
“Direct call melalui KKT ini memerlukan partisipasi aktif pengusaha. Pengusaha bisa memanfaatkan keuntungan besar dari sistem direct call ini. Waktunya lebih singkat, maka biayanya juga akan lebih murah,” kata Isran Noor dalam siaran persnya, Selasa 22 Januari 2019.
Kemarin, Isran mengundang Direktur Kaltim Kariangau Terminal M Basir, Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Kaltim, PT Pelindo dan beberapa pimpinan dan direktur perusahaan serta pengusaha lokal Kaltim untuk berdiskusi dalam upaya percepatan pemanfaatan direct call melalui KKT Balikpapan.
Dari rapat ini terungkap, masih banyak permasalahan dihadapi, antara lain: capaian volume dari produk barang yang akan diekspor sehingga tidak efisien dan tidak menguntungkan para pengusaha.
Baca Juga:Produksi Melimpah, Kaltim Naikan Target Ekspor Udang Windu
“Kalau kita mau jujur, produk-produk unggulan Kaltim yang akan diekspor cukup, tapi belum terkoordinasi dengan baik. Mungkin karena sebelumnya pengusaha melakukan ekspor melalui pelabuhan di Surabaya, Jakarta, Semarang bahkan sebagian melalui pelabuhan di Makassar,” kata Isran Noor.
Masalah lain yang dihadapi adalah masalah administrasi termasuk pemberian kemudahan belum dapat dilakukan secara optimal, termasuk permasalahan lainnya.
“Manfaatkan direct call melalui KKT ini. Semua masalahnya harus segera kita selesaikan dan temukan formulasi terbaiknya,” kata Isran Noor.
Sebagai pengingat, pelayanan ekspor langsung melalui internasional direct call, rute Balikpapan-Shanghai di terminal peti kemas milik PT Kaltim Kariangau Terminal resmi dibuka 9 April 2018 silam.
Direct call merupakan pelayaran langsung peti kemas dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan tujuan yang ada di luar negeri tanpa singgah di pelabuhan manapun yang ada di dalam negeri.
“Untuk sampai ke Shanghai sebelumnya butuh 28-30 hari sekarang maksimal 9 hari," kata Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan, Ahmad Bambang mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno yang berhalangan lantaran mengikuti sidang kabinet.
Baca Juga:Dirjen Otda: Kaltim Masuk Zona Kondusif Tahun Politik
Editor: Fariz Fadhillah