apahabar.com, JAKARTA - Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming resmi mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo. National Corruption Watch (NCW) menyatakan bahwa pencalonan itu menunjukkan kuasa relasi untuk melanggengkan politik dinasti.
NCW mengatakan bahwa ada nafsu oligarki di lingkungan istana karena dugaan pengaturan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan karpet merah Gibran. Meskipun beraroma suap, kolusi, dan nepotisme.
"Kita kembali dipertontonkan opera oligarki di dunia perpolitikan Indonesia. MK makin ugal-ugalan, keluar dari esensinya,” kata Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna, Jumat (27/10).
Baca Juga: Kembali Ngantor di Solo, Gibran Siap Temui FX Rudy
Dia mengatakan, kekhawatiran akan ketidaknetralan dari Ketua MK membuat publik meragukan lembaga penegakan hukum ini ke depannya. Terutama jika terjadi perselisihan pada Pemilu 2024.
“Jika lembaga sebesar MK bisa dikonsolidasikan oleh oknum penguasa, kemana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa?” ujar Hanif.
Lebih lanjut, Hanif menilai bahwa hakim MK yang tidak konsisten memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi saat ini sedang membentuk ‘Rezim Orde Oligarki’. Tujuannya, melindungi ‘dosa-dosa politik dan ekonomi’ selama 2 periode kekuasaannya.
“Kebobrokan nafsu syahwat rezim penguasa saat ini dipertontonkan dengan pembiaran KKN dimana-mana,” geram Hanif.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Gibran Tak Keluar dari PDIP: Sudah 'Clear'
Hanif juga menyinggung pidato Gibran usai mendaftar cawapres. Gibran mengatakan bahwa 'Tenang Pak Prabowo, saya ada di sini’.
Hal itu memperlihatkan betapa kecilnya nilai perjuangan, pengalaman, dan jabatan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang sedari awal mengusung Prabowo.
“Segitu hebatnya politik dinasti sehingga cukup dengan seorang Gibran, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan karena ada hubungan dengan Presiden Jokowi,” kata Hanif.
Kemudian, Hanif juga menyinggung saat adik Gibran, yakni Kesang Pangarep dilantik menjadi Ketua Umum Partai Soliaritas Indonesia (PSI). Padahal, Kaesang baru 2 hari bergabung dengan PSI.
“Kami duga keras ini adalah bentuk gratifikasi berupa privilege (kemudahan) karena ada kuasa relasi sebagai anak Presiden Jokowi,” ucap Hanif.