apahabar.com, BANJARMASIN – Tak hanya pungli, jaksa ikut menelusuri dugaan korupsi pungutan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 di Banjarmasin.
Penelusuran digeber jaksa dengan memeriksa sejumlah pihak, antara lain Ketua Panitia, Yanuardiansyah dan Direktur RS Sultan Suriansyah, M Syaukani.
“Hari ini memang kita lakukan BAP untuk memperjelas adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata Kepala Kejari Banjarmasin, Tjakra Suyana Eka Putra melalui Kepala Seksi Intelijen, Budi Mukhlis.
“Kita dalami terkait modusnya, nilainya berapa dan digunakan untuk apa saja,” sambungnya.
Dari hasil pemeriksaan, Budi mengakui memang ada beberapa indikasi upaya pengubahan dokumen.
“Ada perubahan isi surat keputusan panitia untuk iuran pada HKN. Ada 2 SK dan katanya baru tadi malam berubah,” katanya
“Lalu ada proposal yang berubah sampai 4 kali. Dengan isi dan tandatangan yang berbeda. Itu akan jadi penilaian sendiri bagi penyelidik,” tambahnya.
Dalam isi proposal yang berubah-ubah itu, terungkap jika tertera nomor dan tanggal yang sama.
“Itu akan jadi penilaian apakah ada upaya mengaburkan atau obstraction of justice,” katanya.
Hasil pemeriksaan, Mukhlis bilang, pihaknya turut meminta sejumlah barang bukti berupa kwitansi pembayaran iuran, dokumen, nomor rekening, bukti penggunaan uang hingga 24 lembar baju kaos.
“Intinya banyak hal yang membuka pemeriksaan hari ini,” katanya.
Fakta baru lainnya, iuran rupanya tak hanya diminta ke insan kesehatan saja, melainkan ke sejumlah hotel yang notabene di luar lingkup kesehatan.
“Dalam proposal memang tidak tertulis hotel, karena isi proposal itu beberapa kali berubah,” katanya.
Lebih jauh, Mukhlis menyayangkan adanya kegiatan perayaan tersebut. Mestinya, kata dia, dilakukan saja secara sederhana. Terlebih di masa pagebluk.
“Seharusnya bisa sederhana. Tapi yang terjadi bahkan di proposal itu menarget Rp500 jutaan,” katanya.
Terlepas itu, Mukhlis mengapresiasi jajaran Pemkot Banjarmasin yang sudah mau kooperatif.
“Pemeriksaan hari ini tidak ada kendala dan perkembangannya cukup signifikan,” katanya.
Sebelumnya, Panitia pelaksana HKN ke-57 di Banjarmasin kini berada di ujung tanduk.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banjarmasin, Machli Riyadi lepas tangan dengan mengklaim tak ikut menandatangani proposal iuran wajib HKN yang belakangan terindikasi pungli.
Pengakuan tersebut didapat media ini dari keterangan Machli saat menghadiri rapat klarifikasi Komisi IV DPRD Banjarmasin, Jumat (19/11).
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
"Jujur saja, saya juga baru tahu setelah adanya berita. Kok ada tanda tangan saya, begitu kan," ujar Machli kepada para wakil rakyat yang mengurusi persoalan kesehatan dan pendidikan itu.
Machli mengaku langsung menelusuri siapa yang membuat kesalahan redaksi. Sekaligus tandatangan yang tertera di bawah proposal iuran HKN.
Tanda tangan Machli berdampingan dengan Ketua Pelaksana HKN, Yanuar Diansyah. Bukti persetujuan dan kesepakatan tersebut menggunakan stempel Dinkes Banjarmasin.
"Ini sudah terjadi, nanti saya telusuri itu," ucapnya.
Selain itu, Machli juga mengaku belum menerima laporan dana masuk dan keluar saat peringatan HKN.
Terdapat 14 macam kegiatan saat pelaksanaan HKN yang puncaknya pada 12 November 2021 tersebut.
"Laporannya belum diterima secara keseluruhan, tapi acara sudah selesai semuanya," pungkasnya.
Diketahui, iuran wajib tersebut tertuang dalam sebuah surat. Tak cuma tanda tangan, surat itu juga dibubuhi stempel resmi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Di sana dirincikan nominal minimal iuran yang mesti dibayarkan. Di antaranya, untuk rumah sakit swasta minimal Rp2 juta. Rumah sakit Sultan Suriansyah minimal Rp25 juta. Klinik dan laboratorium, minimal Rp1 juta.
Kemudian, profesi kesehatan minimal Rp1 juta, UPTD Laboratorium dan Instalasi Farmasi minimal Rp1 juta, Bidang di Dinas Kesehatan minimal Rp1 juta, apotek minimal Rp500 ribu, toko obat minimal Rp300 ribu dan bagi para ASN Puskesmas/Dinkes per orang minimal Rp100 ribu.
Uang iuran itu, dikumpulkan melalui rekening bank. Atau melalui Sekretariat Panitia HKN ke-57 2021.
Sebelumnya, Dinkes Banjarmasin memenuhi panggilan DPRD setempat. Rapat dengar pendapat digelar di ruang Komisi IV. Selain Machli, tampak hadir Panitia HKN, dan Direktur RSUD Sultan Suriansyah.
Sebagai pengingat, Senin 15 November lalu Machli menganggap iuran tersebut sudah sesuai kesepakatan bersama panitia. "Untuk membeli pakaian HKN," ujar Machli kala itu.
Pakaian itu nantinya digunakan untuk seluruh kepala Puskesmas hingga direktur RSUD Sultan Suriansyah. Termasuk para tamu undangan yang hadir. Termasuk Wali Kota Ibnu Sina.
"Karena kita tidak punya anggaran membeli baju, sehingga panitia ini rapat untuk membeli baju," ujarnya.
Machli juga menyebut yang diwajibkan menggalang iuran sebanyak Rp100 ribu hanya karyawan berstatus pegawai negeri sipil (PNS), termasuk tenaga kesehatan (nakes).
Jika bukan ASN, kata Machli cukup langsung diberikan baju. Tanpa harus bayar iuran.
"Seluruhnya dapat baju dari kesepakatan yang diatur panitia," pungkasnya.
Penelusuran apahabar.com, dari target Rp39 juta, dana yang terkumpul dari iuran itu mencapai Rp200 juta.
Uang itu berasal dari sumbangan ASN, RSUD Sultan Suriansyah, klinik, apotek, laboratorium, instalasi farmasi hingga profesi kesehatan.
Ketua Pelaksana HKN Yanuar Diansyah bilang uang itu digunakan untuk mengadakan doorprize, hingga pakaian.
"Alias keperluan untuk kegiatan. Jadi tidak ada maksud apa-apa, murni untuk kegiatan," ujarnya,
Soal itu, Pemerhati Kebijakan Publik Banjarmasin, Muhammad Pazri meminta kadinkes Banjarmasin tak lepas tangan.
"Karena tanda tangan ya harus juga dugaannya bertanggungjawab," ujarnya dihubungi terpisah.
Lantas, jika merasa parafnya dipalsukan, Pazri menilai itu adalah persoalan yang berbeda.
"Silakan laporkan, yang pasti pungutan itu berpotensi pungli dan menjadi dugaan tipikor," ujar direktur Borneo Law Firm ini.
Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pungli dalam iuran HKN itu.
"Biarkan proses klarifikasi penyelidikan jaksa dan polisi nanti yang melihat peristiwa hukumnya," ujarnya.
Menurut Pazri, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka dapat dihukum sesuai Pasal 263 ayat (1).
INSPEKTORAT TURUN TANGAN
Plt Kepala Inspektorat Banjarmasin, Taufik Rivani bilang tak serta merta sanksi bisa diberikan.
Jika benar iuran HKN bersifat pungli, maka lain lagi situasinya. Terlebih yang bertanda tangan di bawah proposal berstatus ASN.
"Kami proses secara prosedur dan standar undang undang yang berlaku," ujarnya.
Namun proses pengecekan dugaan pungli butuh waktu sekitar 14 hari atau 2 pekan sejak Senin kemarin (15/11).
Instruksi tersebut sesuai arahan Wali Kota Ibnu Sina. Mulai dari mengumpulkan keterangan saksi hingga barang bukti. Hasilnya, nanti akan dilaporkan kembali ke Ibnu Sina.
"Kita akan panggil yang bersangkutan, termasuk ketua Pelaksana HKN," ucapnya.