bakabar.com, PALANGKA RAYA- Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan mengatakan, pemangkasan anggaran dalam rangka efisiensi tidak akan mengurangi kinerja DPRD.
Justru dengan adanya keterbatasan ini, pihaknya akan mencari alternatif lain dalam menjalankan tugas, seperti meningkatkan intensitas pertemuan langsung dengan masyarakat.
Dia berharap ke depan masih ada kemungkinan pengecualian kebijakan untuk DPRD, mengingat tugas anggota dewan berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami masih menunggu kebijakan lebih lanjut terkait pemotongan ini. Tapi bagi kami sebagai anggota Dewan, artinya bukan berpikir kinerja kita akan berkurang. Tidak. Justru dengan adanya itu kita akan meningkatkan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat,” kata Hatir di Palangka Raya, Selasa (11/3/2025).
Dia mengatakan, kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pemerintah pusat itu memangkas anggaran perjalanan dinas di DPRD Palangka Raya hingga 50 persen.
"Total anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Palangka Raya mencapai sekitar Rp15 miliar. Dengan adanya pemotongan sebesar 50 persen, anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp7,5 miliar," katanya.
Dia mengakui, adanya efisiensi anggaran tersebut berdampak pada tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai pengawasan untuk turun langsung ke masyarakat.
Terlebih perjalanan dinas, termasuk studi banding ke luar daerah, merupakan bagian penting dari tugas DPRD dalam meningkatkan pengawasan sehingga dengan adanya pemotongan, ruang gerak DPRD menjadi lebih terbatas dalam menjalankan fungsinya.
“Ya, memang ini jujur saja untuk DPRD ada sedikit pengaruhnya. Kenapa? Karena memang tugas yang ada di DPRD itu kan salah satunya ya pengawasan, kemudian studi banding. Nah itu studi banding ke luar daerah tentunya untuk meningkatkan kinerja lah, meningkatkan pengawasan tadi,” ucapnya.
Hatir mengungkapkan, pemberitahuan resmi baru soal pemotongan anggaran itu baru diterima beberapa hari yang lalu. Sementara, sejak Januari 2025 anggaran di DPRD Kota Palangka Raya sudah digunakan untuk menunjang kinerja anggota dewan. Sehingga pemotongan 50 persen dari pagu anggaran sangat berdampak pada sisa anggaran yang tersedia.
“Kalau langsung dipotong 50 persen dari pagu ya kelihatannya ke belakang ini anggaran kita ya sudah hampir tidak ada. Kita berharap nanti ada mungkin setelah terjadi pemotongan ini lalu ada kebijakan lagi lah,” ujarnya.(*)