bakabar.com, KANDANGAN - Dinas Sosial (Dinsos) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui dialog langsung bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan, Selasa (16/09).
Wakil Bupati HSS, Suriani, mewakili Bupati Syafrudin Noor, hadir langsung dan secara resmi membuka kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinsos setempat.
"Kita berkoordinasi dan berkonsultasi dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan sosial," ujar Wabup Suriani.
Ia menambahkan, forum konsultasi publik ini diharapkan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi serta penyebaran informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.
"Jangan sampai timbul kesan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Dinsos HSS, tidak memberikan pelayanan terhadap permasalahan sosial," jelasnya.
Wabup menegaskan, selama ini pemerintah daerah melalui Dinsos HSS telah menjalankan berbagai program pelayanan sosial, seperti bantuan sosial, program Rumah Sejahtera, Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu, dan program lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos HSS, Nordiansyah, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari kewajiban organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Forum ini menjadi ajang evaluasi atas kinerja kami selama enam bulan terakhir dalam menjalankan tugas pelayanan sosial," ungkap Nordiansyah.
Dalam diskusi, terungkap bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui prosedur pelaporan atau akses layanan terkait permasalahan sosial seperti warga terlantar atau rumah tidak layak huni.
Banyak di antaranya langsung mengunggah persoalan ke media sosial tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada pihak terkait.
Menanggapi hal tersebut, Nordiansyah menyatakan pihaknya akan memperkuat sosialisasi dengan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah desa guna mencegah terjadinya miskomunikasi.
"Selama ini kami sudah melakukan sosialisasi melalui akun media sosial resmi Dinsos HSS. Namun ke depan, kami juga akan mengirimkan surat kepada pemerintah desa agar informasi bisa lebih terjangkau," ujarnya.
Forum Konsultasi Publik Dinsos HSS ini diikuti oleh 33 peserta yang merupakan perwakilan dari masyarakat, pemerintah desa, BAZNAS, serta stakeholder terkait lainnya.