apahabar.com, BANJAR - Pemerintah Kabupaten Banjar bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) menyepakati tidak menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Padahal jika mengacu pada data BPBD Banjar, total luasan lahan yang terbakar akibat karhutla kurang lebih mencapai 650 hektare.
Jumlah tersebut terhitung sejak Mei hingga Oktober 2023. Pada periode tersebut karhutla paling parah terjadi pada September yang telah menghanguskan lahan seluas 342,57 hektare.
"Dari (kesepakatan) rapat yang dipimpin pak bupati dan forkopimda, kita tidak meningkatkan status, tetapi hanya mengefektifkan posko yang sudah ada ini," ujar Kalak BPBD Banjar Warsita dikutip Jumat (6/10).
Baca Juga: Sempat Diprakirakan Hujan, Karhutla Masih Mengancam Kalsel
Tidak berubahnya status tersebut menurutnya berkaitan dengan anggaran penanganan karhutla yang sudah disiapkan sejak Juli lalu.
Adapun pada akhir Agustus lalu kemudian terdapat penambahan anggaran penanganan karhutla yang ditetapkan di APBD Perubahan.
Semula di bulan Juli jumlah anggaran penanganan karhutla berjumlah Rp400 juta, kini terdapat penambahan sebesar Rp1,4 miliar.
"Semuanya itu untuk penanganan karhutla. Termasuk makan dan minum personel di lapangan," jelasnya.
Baca Juga: Pembukaan Lahan Diduga Penyebab Karhutla di Lereng Gunung Argopuro
Penambahan Pos Lapangan
Warsita menerangkan salah satu rencana yang akan dilakukan yakni akan menambah satu pos lapangan di wilayah Cindai Alus. Termasuk di antaranya bila memang diperlukan, ia juga akan menambah jumlah personel relawan.
Dipilihnya wilayah Cindai Alus karena kawasan tersebut masuk dalam kategori ring 1 wilayah Bandara Internasional Syamsuddin Noor. Lokasi tersebut dipilih juga untuk menghindari gangguan lalu lintas udara karena luasan lahan rawan karhutla seluas 89 hektare.
"Nanti kita hitung kebutuhan di lapangan, perlunya berapa peralatan dan berapa personel," terang Warsita.
Baca Juga: Hutan Lindung di Lereng Gunung Argopuro Terbakar, BPBD Kesulitan Mendekat
Tim karhutla dari jajaran BPBD, kata Warsita, saat ini berjumlah 79 orang yang terdiri dari TRC BPBD Banjar 36 orang dan lintas sektor relawan 43 orang.
Jumlah tersebut belum termasuk personel dari unsur personel TNI-Polri yang masuk dalam bagian tim gabungan penanganan karhutla.
Semua personel tersebut nantinya akan menempati posko induk di BPBD Banjar, termasuk di antaranya di 4 pos lapangan yang tersebar di Martapura Barat, Cintapuri, Gambut, dan Beruntung Baru.
"Nanti akan menambah relawan agar tidak mengganggu penanganan yang sudah ada. Jadi mengefektifkan yang sudah ada dan menambah lagi posko baru di wilayah Cindai Alus," tutur Warsita.
Baca Juga: Karhutla Kalsel Parah! BNPB Terjunkan Satgas Darurat
Baca Juga: BPK Didesak Hitung Kerugian Negara Bocor Akibat Karhutla
Sementara, Dandim 1006 Banjar Letkol Kav Zulkifer Sembiring menambahkan, dari hasil rapat tadi pihaknya juga membahas bagaimana formula penanganan di lapangan.
"Kita akan memfokuskan dua macam penanganan. Pertama yang bersifat permanen, dan kedua insidentil. Yang permanen itu diadakan pos lapangan, personel gabungan siaga 24 jam," katanya.
Adapun yang insidentil, yaitu wilayah yang tidak ditempatkan pos lapangan, namun tetap bagaimana penanganannya yang efektif dan maksimal.
"Jadi semuanya harus dibuat perencaan yang detail, bagaimana mengatasi wilayah yang permanen dan insidentil. Setelahnya dievaluasi. Hal itu dilakukan BPBD Banjar dengan berkoordinasi TNI Polri serta stakeholder," pungkasnya.