bakabar.com, TANJUNG - Bupati Tabalong HM Noor Rifani menyampaikan dukungan pihaknya kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dalam upaya meningkatkan lifting migas.
Lifting ini, menurut Haji Fani (sapaan Bupati Tabalong), penting karena menjadi dasar perhitungan penerimaan negara dari sektor migas, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak migas, dan dana bagi hasil untuk daerah penghasil.
"Saya kira, kami seluruh kepala daerah yang hadir di sini, dari daerah penghasil di Kalimantan dan Sulawesi, mendukung rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan SKK Migas, Pertamina untuk meningkatkan lifting migas," katanya.
Lifting migas berbeda dengan produksi migas total, karena produksi migas adalah jumlah total yang diangkat dari sumur, sedangkan lifting adalah jumlah yang siap dijual setelah dikurangi kebutuhan operasional, termasuk untuk eksplorasi kembali.
Dukungan upaya peningkatan lifting ini, merupakan langkah strategis, mengingat Kabupaten Tabalong merupakan satu-satunya daerah penghasil di Provinsi Kalimantan Selatan, yang masih melakukan aktivitas eksplorasi dan produksi migas.
"Kolaborasi ini, kami harapkan akan dapat memastikan bahwa sumber daya alam yang dikelola, juga berdampak positif maksimal bagi masyarakat daerah kami," tandas Haji Fani.
Dia mengutarakan hal itu saat menghadiri Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi di Yogyakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Pertemuan diselenggarakan oleh SKK Migas selama dua hari, 29-30 Oktober 2025 bertemakan Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah.
Sementara, pihak SKK Migas, berharap pada Desember 2025 mendatang, target lifting minyak sebesar 605 ribu barrel per hari (bph) yang ditetapkan dalam APBN, dapat tercapai.
Perbaikan Jalan Pertamina
Masih dalam kesempatan pertemuan eksekutif itu, Bupati Haji Fani juga menyampaikan adanya permohonan masyarakat, meminta perbaikan jalan produksi PT Pertamina di Kabupaten Tabalong.
Kondisi jalur jalan produksi milik Pertamina, disebutkan telah berada di tengah kawasan permukiman masyarakat, bahkan bisa dikatakan dalam wilayah kota. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, karena pesatnya perkembangan penduduk.
"Jalan produksi pertamina, saat ini juga digunakan menjadi akses masyarakat dalam beraktivitas keseharian. Kondisinya sebagian memerlukan perbaikan dan pemerintah daerah tidak bisa mengintervensinya, karena dapat melanggar aturan," kata Haji Fani.
Jalan produksi tersebut, dijelaskan, digunakan oleh masyarakat sebagai akses distribusi, bepergian jual beli ke pasar, ke tempat sarana kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga perlu menjadi perhatian bersama.
Selain jalan, Bupati juga secara langsung menyampaikan pentingnya Bandara Warukin untuk bisa operasional kembali, sebagai aksebilitas dan konektivitas antar wilayah di Kalsel dan keluar Kalsel.
"Ini mumpung ada SKK Migas, Pertamina juga. Kami berharap kita bisa sama-sama bersinergi, membuat kebijakan-kebijakan bersama berkaitan infrastruktur agar nanti saat kami pulang, bisa menjelaskannya kepada masyarakat," tutup Haji Fani.